Skip to main content

Dianggap Tidak Masuk APBD 2019, Komisi C Minta Risma Konsultasi ke DPRD

SURABAYA (Mediabidik) - Pembangunan museum olahraga Surabaya oleh Pemkot Surabaya, diakui dewan tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2019. 

Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini agar konsultasi ke DPRD terlebih dahulu untuk membangun museum olahraga. 

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, sebaiknya Risma konsultasi terlebih dahulu ke Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, karena proyek museum olahraga tidak masuk dalam APBD Kota Surabaya tahun 2019.

Buchori Imron menambahkan, jika Risma merasa benar dengan tidak melalui Banggar DPRD Surabaya dalam proyek museum olahraga tidak menjadi masalah, yang penting kedepannya jangan sampai ada masalah hukum.

"Kewenangan Walikota itu sudah diatur dalam Undang-Undang, jadi ya monggo aja Bu Risma merubah Gelora Pancasila menjadi museum olahraga tanpa harus konsultasi ke dewan, karena proyek tersebut tidaka ada dalam APBD Surabaya tahun 2019." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (06/02/2019).

Ia menjelaskan, sejauh ini Walikota Surabaya, Tri Rismaharini belum konsultasi baik dengan Banggar maupun Komisi C soal rencana Gelora Pancasila akan disulap menjadi museum olahraga. 

Namun, kata Politisi PPP Kota Surabaya tersebut, jika Bu Risma sudah merasa benar karena kewenangannya dilindungi Undang-Undang, ya silahkan aja rencana membangun mimpi museum olahraga direalisasikan, meski anngaran proyek tidak masuk dalam APBD Surabaya tahun 2019.

Buchori Imron kembali mengatakan, seharusnya setiap pembangunan di Surabaya Walikotanya terlebih dahulu konsultasi dengan DPRD. Namun, itu bisa saja tidak dilakukan oleh Walikota tapi pembangunan tetap di realisasikan. 

"Terpenting setiap pembangunan di Surabaya harus bermanfaat bagi warganya." ungkapnya. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Dharmawan mengatakan, 
Ia menilai kebijakan tersebut ironis dengan fakta yang terjadi dengan penggunaan fasilitas olahraga yang dibangun oleh Pemkot Surabaya.

Aden mencontohkan, adanya fasilitas lapangan olahraga seperti lapangan sepakbola, dan hoki yang justru tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Penggunaan tersebut dibuat aturan perizinan yang rumit. 

"Mau menggunakan lapangan Hoki tidak boleh, lapangan Thor susah dipakai. Tiba-tiba kok sekarang mau buat museum. Perlunya apa?," terangnya dengan nada kesal.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, pembangunan museum untuk prestasi para atlet kelahiran Surabaya jika hanya untuk sebagai kenangan prestasi boleh saja. Namun, jika terlalu berlebihan justru terkesan kemunduran.

Sebab, menurutnya saat ini seharusnya Pemkot Surabaya lebih intens dalam mengembangkan bibit atlet yang potensial. Terlebih, dalam pembahasan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 tidak tercantum pembangunan museum olahraga. "Setahu saya itu tidak ada dalam nomenklatur,"ungkap Aden. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K