Skip to main content

Ini Jawaban Pemkot Soal Banjir Diwilayah Surabaya Barat

SURABAYA (Mediabidik) - Banjir yang terjadi di wilayah kecamatan Sambi Kerep dan Lakarsantri daerah Surabaya Barat beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, Ery Cahyadi.

Menurutnya, penyebab banjir adalah karena kurangnya resapan air akibat pembangunan perumahan Pakuwon dan Citraland yang belum menyelesaikan pembangunan kolam tampung air sebagai pengganti resapan yang terkoneksi di wilayah sekitarnya.

Ery menyebutkan, sebetulnya, Pemkot Surabaya telah memberikan izin pembuatan kolam tampung air yang wajib dibangun oleh pihak pengembang sejak 2013.

"Karena kemarin belum selesai kolam tampung yang dibangun, sesuai dengan gambar yang direncanakan, curah hujannya melebihi yang biasanya, sehinga terjadilah banjir," jelas Ery di Kantor Bappeko, Jalan Pacar Nomor 8 Surabaya, Jumat (8/2/2018).

Di wilayah itu seharusnya terdapat dua kolam tampung. Dari dua kolam tampung tersebut diperkirakan dapat menampung debit air hujan di wilayah itu yang nantinya dapat terkoneksi ke Waduk Sepat.

"Ada dua kolam tampung, saya lupa ukurannya, tetapi kolam tampung itu untuk menampung air sementara sampai dengan ketika hujan agak reda maka dia bisa berjalan ke waduk sepat," urainya.

Ery menilai pembanguan dua kolam tampung tersebut telah dihitung oleh para ahli dan pengamat yang nantinya dipastikan akan menghindarkan banjir yang terjadi di wilayah Surabaya Barat.

"Itu sudah dikoreksi juga dari teman-teman pengamat, sehingga itungan itu sudah mencakup menampung air yang posisinya ada di wilayah barat terutama yang ada di Pakuwon atau Citraland," urainya.

Ia juga menjelaskan, jika pembangunan kolam tampung tak segera diselesaikan, kerugian akibat banjir tak hanya akan dialami oleh Pemkot saja. Tapi juga setiap pengembang perumahan akan mengalami kerugian akibat banjir jika membangun perumahan tanpa dibarengi dengan pembangunan kolam tampung air. 

"Ketika terjadi banjir yang rugi tidak hanya dari pemerintah kota, tapi pengembang juga akan jadi rugi," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...