Skip to main content

Ini Jawaban Pemkot Soal Banjir Diwilayah Surabaya Barat

SURABAYA (Mediabidik) - Banjir yang terjadi di wilayah kecamatan Sambi Kerep dan Lakarsantri daerah Surabaya Barat beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, Ery Cahyadi.

Menurutnya, penyebab banjir adalah karena kurangnya resapan air akibat pembangunan perumahan Pakuwon dan Citraland yang belum menyelesaikan pembangunan kolam tampung air sebagai pengganti resapan yang terkoneksi di wilayah sekitarnya.

Ery menyebutkan, sebetulnya, Pemkot Surabaya telah memberikan izin pembuatan kolam tampung air yang wajib dibangun oleh pihak pengembang sejak 2013.

"Karena kemarin belum selesai kolam tampung yang dibangun, sesuai dengan gambar yang direncanakan, curah hujannya melebihi yang biasanya, sehinga terjadilah banjir," jelas Ery di Kantor Bappeko, Jalan Pacar Nomor 8 Surabaya, Jumat (8/2/2018).

Di wilayah itu seharusnya terdapat dua kolam tampung. Dari dua kolam tampung tersebut diperkirakan dapat menampung debit air hujan di wilayah itu yang nantinya dapat terkoneksi ke Waduk Sepat.

"Ada dua kolam tampung, saya lupa ukurannya, tetapi kolam tampung itu untuk menampung air sementara sampai dengan ketika hujan agak reda maka dia bisa berjalan ke waduk sepat," urainya.

Ery menilai pembanguan dua kolam tampung tersebut telah dihitung oleh para ahli dan pengamat yang nantinya dipastikan akan menghindarkan banjir yang terjadi di wilayah Surabaya Barat.

"Itu sudah dikoreksi juga dari teman-teman pengamat, sehingga itungan itu sudah mencakup menampung air yang posisinya ada di wilayah barat terutama yang ada di Pakuwon atau Citraland," urainya.

Ia juga menjelaskan, jika pembangunan kolam tampung tak segera diselesaikan, kerugian akibat banjir tak hanya akan dialami oleh Pemkot saja. Tapi juga setiap pengembang perumahan akan mengalami kerugian akibat banjir jika membangun perumahan tanpa dibarengi dengan pembangunan kolam tampung air. 

"Ketika terjadi banjir yang rugi tidak hanya dari pemerintah kota, tapi pengembang juga akan jadi rugi," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni