Skip to main content

Dewan Sarankan Pemkot Buat Aplikasi Untuk Mengatasi Polemik Seragam Sekolah


Mediabidik.com
- Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan polemik pungutan seragam sekolah hampir terjadi setiap tahun ajaran baru. 

Menurut politisi partai Demokrat ini polemik terjadi karena tidak adanya alternatif bagi wali murid sebagai untuk memenuhi kebutuhan seragam bagi anak-anaknya.

"Jika orang tua murid ini diberikan opsi maka saya kira masalah seragam ini tidak akan menjadi sebuah polemik, dan masyarakat terlayani dengan baik " ujarnya pada Kamis, (09/09/2021).

Herlina menyarankan Pemkot Surabaya idealnya mampu membuat platform digital atau aplikasi sebagai salah satu alternatif untuk melayani penjualan seragam dilingkungan sekolah.

"Surabaya ini sudah smart city dan saya rasa pak wali Kota ini melek IT, sehingga seharusnya mampu menghadirkan sebuah layanan aplikasi dalam pembelian seragam secara online seperti aplikasi yang sudah ada yakni e-peken," terangnya.

Herlina menambahkan, sistem penjualan seragam secara online  sudah dibuat oleh beberapa sekolah swasta di Surabaya.

"Ini simpel sebenarnya, seharusnya ditahun pendidikan yang akan datang dinas Pendidikan ini harus bisa menyediakan sistem belanja seragam itu secara online. Contohnya disekolah swasta aja sudah menyediakan sistem belanja seragam secara online," imbuhnya.

Herlina pun melanjutkan, dengan tersedianya layanan secara online, wali murid bisa menentukan sendiri kebutuhan seragam yang ingin dibeli dan juga bisa membandingkan harga. Jika wali murid termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka saat ketika membeli seragam lewat applikasi tersebut tidak dikenakan biaya.

"Keuntungannya kita tahu secara persis kebutuhan seragam dan kita juga bisa membandingkan harga sehingga ini bisa sangat membantu wali murid, "urainya.

Teknisnya kata Herlina, masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut secara langsung dari gawai dan apabila ada wali murid yang tidak bisa mengakses bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk membeli seragam secara online.

"Sehinga muncul banyak opsi bagi wali murid, yakni dari koperasi sekolah, pasar umum dan secara online. Dan MBR juga terlayani dengan baik." pungkasnya.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni