Skip to main content

Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan di PD, Pemkot akan Lakukan Asesmen Senin Besok


Mediabidik.com
- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan asesmen pada tanggal 6 September 2021 untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Perangkat Daerah (PD). Asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen dan dilakukan secara netral.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, asesmen dilakukan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkot mulai dari Eselon IV, III dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa PD di lingkungan pemkot.

"Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan siapa yang tidak sarankan. Kalau yang (jabatan) kosong juga asesmen ini kita lakukan dari staf," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Minggu (5/9/2021).

Wali Kota Eri menjelaskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Pertama adalah pintar, mempunyai integritas dan moralnya bagus. Selain berintegritas, pemimpin itu juga harus memiliki jiwa leadership yang hebat.

"Kedua, jiwa kepemimpinan leadershipnya harus hebat, ketiga dia harus solutif (solusional) dan keempat dia harus mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen," jelasnya.

Di samping itu, wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini menyebut, bahwa seorang pemimpin itu juga harus humble. Artinya, pemimpin tak hanya sekadar pintar tapi juga humble. Jika tidak humble, otomatis dia tidak dekat dengan masyarakatnya dan tentu tidak cocok jadi pemimpin.

"Terakhir, dia (pemimpin) harus punya loyalitas kepada pemkot. Aturannya dijalankan dan sebagainya. Enam (kriteria) ini, Insya Allah kita lakukan asesmennya," papar dia.

Beberapa kali, Cak Eri juga menyampaikan, bahwa pejabat itu harus the right man on the right place. Artinya, orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Di samping pemimpin itu juga dipilih karena bekerja berdasarkan dengan hati.

"Jadi saya selalu sampaikan pejabat itu harus the right man on the right place. Kedua, pejabat bekerja harus sesuai dengan hatinya," terangnya.

Ia mencontohkan, terkadang ada pejabat yang pintar tapi sebenarnya tidak cocok ditempatkan di dinas X dan lebih tepat memimpin di dinas Y. Oleh sebab itu, asesmen dilakukan untuk menentukan apakah pejabat tersebut sesuai dengan PD yang dipimpinnya.

"Kadang-kadang pintar tapi tidak cocok di dinas X (misalnya). Oh cocoknya di dinas Y. Nah, dari hasil asesmen itu akan muncul nanti," ungkap dia.

Bagi Cak Eri, seorang pejabat itu dipilih bukan karena dekat dengan wali kota atau wakil wali kotanya. Tapi, yang menjadikan dia pejabat adalah karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat.

"Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya, cidek (dekat) dengan wali kotane, bukan. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya? Ya dari asesmen tadi kelihatan," ujarnya.

Karenanya, Cak Eri kembali menyatakan, bahwa asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen. Dari hasil asesmen nanti akan muncul siapa PNS yang disarankan atau tidak. Namun, ketika disarankan pun nantinya akan dilihat apakah dia juga cocok ditempatkan di dinas terkait.

"Semuanya (hasil asesmen) nanti keluar yang disarankan dan tidak disarankan. Ketika yang disarankan pun nanti dilihat, kayak Eselon II, kan nanti asesmennya beda. Misal oh dia disarankan, nah ketika disarankan ini dia ditempatkan di (dinas) mana," ujarnya.

Apalagi, kata dia, sebentar lagi ada beberapa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan pemkot. Nah, ketika berada di SOTK baru itu pejabat tersebut tidak cocok, maka otomatis dia akan dilakukan asesmen ulang. "Karena kan sekarang SOTK baru. Jadi SOTK baru kan kita lihat, oh dia tidak cocok di SOTK ini, ya diasesmen lagi," kata Cak Eri.

Dengan demikian, Wali Kota Eri memastikan, bahwa pejabat tersebut dipilih karena bekerja sesuai dengan hatinya. Selain itu, pejabat tersebut dipilih bukan karena pintar atau dekat dengan wali kota atau wakil wali kota sehingga ditaruh di dinas X. "Sehingga saya ingin benar-benar kelihatan, dia kerja dengan hatinya, bukan karena sekadar pintar," terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, bahwa asesmen akan dilakukan secara bergiliran untuk Eselon II, III dan IV. Namun, karena jabatan Kepala PD paling dibutuhkan, maka terkait kekosongan pada Eselon II itu akan didahulukan asesmennya.

"Nanti Insya Allah yang kosong-kosong kita lakukan asesmen dulu. Jadi kalau bisa di akhir September 2021 atau di minggu ketiga September itu kita sudah bisa mengisi (PD) yang kosong-kosong. Dari hasil apa? Ya dari hasil asesmen itu. Semoga nanti bisa the right man on the right place," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63