Dewan Jatim Menolak Kabupaten Malang Berubah Nama

Mediabidik.com - Rencana perubahan nama kabupaten Malang menjadi kabupaten Kepanjen menuai penolakan. Pasalnya, perubahan nama tersebut masih perlu dilakukan kajian yang mendalam.

"Sejak lahir namanya tetap Malang. Jadi saya kira tak perlu untuk dirubah namanya," ungkap anggota DPRD Jatim Jajuk Rendra Kresna, Kamis (23/9/2021).

Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan jumlah kecamatan di kabupaten Malang ada 33 daerah sehingga jika berubah namanya menjadi kabupaten Kepanjen akan menimbulkan kecemburuan wilayah lainnya.

"Kalau dirubah nantinya dikira mau memajukan kecamatan Kepanjen saja. Sedangkan wilayahnya lainnya tidak. Saya berharap tak usah merubahnya untuk pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten Malang," jelas wanita yang juga Ketua PMI kabupaten Malang.

Wanita kelahiran Malang ini mengatakan jika pemda setempat ingin merubah namanya, pihaknya berharap ada kajian mendalam dan pembahasan dengan mencari masukan dari seluruh elemen masyarakat di kabupaten Malang.

"Sekali lagi perlu ada kajian mendalam dan perubahan ini nantinya jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari," tutupnya.

Sekedar diketahui,Bupati Malang Sanusi meluncurkan wacana perubahan nama kabupaten Malang menjadi kabupaten Kepanjen. Alasannya, mengganti nama jadi kabupaten Kepanjen merujuk nama ibukota atau pusat pemerintahan kabupaten Malang di wilayah Kepanjen.

Sebagai bentuk keseriusan perubahan nama tersebut, rencananya, bupati Sanusi akan melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk perubahan nama wilayah tersebut. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog