Skip to main content

Dewan Minta Disparbud Jatim Gencar Sosialisasikan CHSE Kepada Pelaku Usaha


Mediabidik.com
- Untuk mempercepat proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di saat kondisi sebaran Covid-19 mulai melandai, DPRD Jatim mendorong kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur untuk lebih gencar disosialisasikan kepada pelaku usaha pariwisata.

"Harusnya sertifikasi CHSE (Cleanliness Healt Safety Environmental Subtainability) dari Kemenparekraf lebih digencarkan pemerintah daerah agar pelaku usaha pariwisata di Jatim bisa bergeliat. Jangan menunggu herd immunity tapi itu bisa dilakukan berseiring," kata Agatha Retnosari anggota Komisi B DPRD Jatim, kamis ( 2/9/2021).

Menurut politikus asal Fraksi PDI Perjuangan, sertifikat CHSE itu bertujuan untuk mendorong penguatan protokol kesehatan kepada usaha-usaha pariwisata dalam rangka memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata. 

"Kalau usaha pariwisata terjamin prokesnya, tentu masyarakat juga tidak perlu ragu untuk berkunjung sehingga usaha pariwisata bisa jalan dan roda ekonomi kembali bergerak," jelas alumnus ITS Surabaya ini.  

Sasaran sertifikat CHSE, lanjut Agatha adalah Desa wisata, homestay/pondok wisata, hotel, restoran/rumah makan, tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran, arung jeram, golf maupun usaha wisata selam. 

"Program pemberian sertifikasi CHSE ini gratis diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait lingkungan, masyarakat dan destinasi wisata. Jawa Timur termasuk satu dari 21 provinsi yang menjadi sasaran gratis Kemenperakraf," tegas perempuan asli Surabaya ini.

Ia menjelaskan tahun pertama sertifikat CHSE itu memang digratiskan sehingga pemerintah daerah harus lebih proaktif mendorong pelaku usaha pariwisata di daerahnya untuk segera mendaftar. 

"Mumpung masih gratis harusnya sosialisasi perlu digencarkan. Sebab jika membayar tentu akan memberatkan pelaku usaha pariwisata," tambah Agatha. 

Selain pemerintah terus mempercepat vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat untuk mewujudkan herd immunty, sertifikat CHSE ini juga diperlukan. Mengingat, hingga saat ini belum ada yang berani memprediksi pandemi Covid-19 kapan akan berakhir, sehingga seluruh sektor usaha juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.

"Saya kira CHSE ini bisa menjadi tren promo market baru dari usaha pariwisata. Jadi siapa yang lebih tanggap tentu peluangnya akan lebih menjanjikan mendapat kepercayaan pasar," pungkas Agatha Retnosari. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama