Mediabidik.com - Dinamika politik pembahasan Perubahan-APBD Jatim di Legislatif masih berlangsung menarik. Bahkan akan memasuki tahap klimaks maupun anti klimaks.
Realitas tersebut terbaca jelas dalam rapat paripurna tentang laporan Banggar DPRD Jatim terhadap P-APBD Jatim 2021 yang berlangsung Rabu (29/9/2021) malam dipimpin wakil ketua DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah.
Interupsi dari beberapa anggota DPRD Jatim pun masih turut mewarnai jalannya rapat paripurna. Aufa Zafiri dari Fraksi Partai Gerindra misalnya mengingatkan kepada pimpinan dewan supaya merespon dan mematuhi aturan yang tertuang dalam Surat Mendagri menyangkut persoalan pokir yang dibatasi 10 persen dari PAD pada P-APBD Jatim 2021.
"Kalau tidak dipatuhi, berarti pimpinan sengaja ingin menyeret 115 anggota DPRD Jatim ke dalam masalah di kemudian hari," tegas politisi muda Partai Gerindra.
Senada, Lilik Hendrawati dari F-PKBN DPRD Jatim meminta supaya bahan atau data perubahan anggaran mendahului sebanyak 6 kali, berikut rencangan kegiatan anggaran (RKA) diberikan kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim agar bisa dicermati dan menjadi bahan dalam laporan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda P-APBD Jatim 2021.
"Kita tak ingin melakukan tindakan fatal karena ikut memberikan persetujuan dalam Raperda P-APBD Jatim 2021 yang berpotensi cacat prosedur bahkan cacat hukum," tegas anggota Komisi C DPRD Jatim.
Masih di tempat yang sama, Politisi PBB Mathur Husyairi dalam interupsinya mengingatkan supaya pembahasan P-APBD Jatim 2021 tidak dilanjutkan, karena berdasar temuan Komisi C, Raperda P-APBD Jatim 2021 berpotensi besar cacat formal. Apalagi waktu pembahasan hanya dibatasi 10 hari.
"Mepetnya waktu pembahasan Raperda P-APBD Jatim itu karena KUA PPAS disampaikan terlambat. Padahal idealnya 2 bulan sebelum pembahasan. Selain itu Pemprov Jatim tidak transparan terhadap dokumen hasil konsultasi dengan Mendagri sehingga membuat anggota DPRD Jatim khawatir," jelas pria asal Madura ini.
Mantan aktivis anti korupsi ini menilai RKA P-APBD Jatim dibuat sebelum Revisi Perda RPJMD Jatim 2019-2024 merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif. Begitu juga soal pendistorsian Pasal 164 PP No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditemukan Komisi C DPRD Jatim memiliki konsekwensi hukum.
"Eksekutif berani melakukan itu tapi di satu sisi mereka (eksekutif) juga ingin tidak melanggar aturan, tapi sudah dilakukan. Dan kita sekali lagi diminta untuk menjadi tukang stempel sehingga menjadi merasa dungu di forum rapat paripurna ini," beber Mathur Husyairi.
Ia mengaku sudah berulangkali mengingatkan pimpinan sidang paripurna supaya tak melanjutkan pembahasan P-APBD 2021 karena kesalahan itu berasal dari eksekutif. Sayangnya, para pimpinan DPRD Jatim bersikukuh untuk terus melanjutkan sesuai jadwal yang sudah dibuat Banmus.
"Makanya di laporan pandangan akhir fraksi besok saya akan interupsi dan minta pengambilan keputusan dari DPRD ini untuk di votting. Dan mudah-mudahan teman-teman yang satu pemahaman dengan saya, menyepakati permohonan votting ini, mau dilanjutkan disetujui atau tidak," tegas anggota Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Jatim.
"Sikap politis saya jelas, yakni tidak dilanjutkan pembahasan P-APBD Jatim 2021. Kalau toh nantinya tetap dilanjutkan oleh forum, maka kita tidak ikut tanggungjawab terhadap keputusan politik itu, termasuk dengan konsekwensi hukum yang bisa terjadi," imbuhnya.
Jika Raperda P-APBD Jatim 2021 sampai gagal disahkan (ditetapkan), kata Mathur resikonya yang akan diterima hanyalah berupa sanksi administrasi .Tapi di dalamUU No.23/2014 dengan jelas disebutkan kalau kesalahan itu dilakukan oleh eksekutif, maka kesalahan itu ditanggung eksekutif, sehingga tak berpengaruh kepada anggota legislatif.
"Pemprov Jatim akan melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Konsekwensinya Pemprov akan diminta mengembalikan 6 kali perubahan anggaran mendahului," pungkas Mathur.(rofik)
Comments
Post a Comment