Terungkap, Anggaran Dapur Rumah Dinas Armuji Lebih Besar Daripada Eri Cahyadi

Mediabidik.com - Komisi A DPRD Surabaya mengungkap anggaran belanja dapur rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, ternyata lebih besar dari anggaran belanja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Besaran anggaran belanja dapur rumah dinas tersebut, ditemukan dalam rapat pembahasan Perubahan APBD Kota Surabaya tahun 2021, dengan Bagian Umum Pemkot Surabaya pada Rabu (22/09/2021).

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i menyebut, anggaran belanja dapur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebesar Rp.348 juta. Sedangkan anggaran belanja dapur rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebanyak Rp.442 juta.

"Mungkin Pak Wawali lebih sering menerima tamu di rumah dinas, sehingga anggaran belanjanya lebih besar," jelasnya.

Imam juga mengungkap anggaran karangan bunga ucapan VIP yang dipakai bersama antara Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya. Anggarannya naik naik dari Rp.825 juta menjadi Rp.1,2 milyar.

"Kalau dulu karangan bunga ucapan lebih sering di pakai Wali Kota, sedangkan Pak Whisnu sebagai Wakil Wali Kota jarang menggunakannya," terang Imam.

Namun menurut Imam secara keseluruhan penggunaan anggaran Bagian Umum Pemkot Surabaya turun Rp.24 milyar, dari APBD murni Rp.93 milyar, menjadi Rp.68,6 milyar.

"Kami juga menanyakan bagaimana dengan anggaran PKK, kalau dulu kan istrinya pak Sekda. Tapi sekarangkan beda. Menurut bagian umum PKK tidak dianggarkan, melainkan support kegiatan saja, kalau ada kegiatan dibuatkan SPJ," pungkas Imam. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog