Skip to main content

Usai Assesment ke Dua, DPRD Jatim Desak Khofifah Segera Lantik Pejabat Definitif


Mediabidik.com
- Komisi A DPRD Jatim minta Khofifah tidak mengulur ulur waktu untuk segera melantik OPD-OPD yang masih kosong posisi pimpinannya. Wakil Ketua Komisi A DPRDJatim Hadi Dediansyah mengingatkan Khofifah bahwa tidak ada alasan apapun yang perlu dicari cari untuk segera melantik calon pimpinan OPD yang sudah lolos hasil assesment.

"Gubernur harus segera melantik para OPD yang sudah lolos assement ini, karena selama kurun waktu 2 tahun kepemimpinannya, Khofifah belum bisa menyelesaikan kekosongan beberapa pimpinan OPD. Dengan selesainya tugas pansel melakukan assesment saya berharap OPD yang masih Plt segera diisi dan ditetapkan dengan pejabat definitif. Dan tidak ada alasan apapun untuk tidak segera melantiknya," kata politisi Gerindra ini, dtemui diruang pimpinan Komisi A, Selasa (14/9/2021)

Komisi A melihat banyak program Khofifah yang sudah, ternyata tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak terealisasi akibat persoalan banyaknya Plt kepala dinas dan pejabat lainnya di Pemprov Jatim. 

"OPD itu adalah organ dari pemerintahan provinsi yang sangat penting. Dan Gubernur sudah mencanangkan program program dan sejumlah terobosan baru. Tetapi ketika melihat organ OPD masih terbengkalai, maka otomatis ya ndak bisa maksimal bahkan yang muncul adalah program itu hanyalah isapan jempol semata. Lha gimana mau kerja maksimal, sementraa OPD OPD nya bukan yang definitif. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan sesegera mungkin Gubernur untuk melantik sesi kedua yang hasilnya sudah ditentukan lewat assement," kata pria yang akrab disapa Cak Dedi ini. 

Komisi A lanjut Cak Dedi, mendesak Khofifah agar segera menyelesaikan kekosongan ini pada akhir september nanti, "Iya Kami (Komisi A) sepakat mendesak diakhir bulan semuanya harus segera terisi. karena kalau gak selesai selesai ya kerja pemprov gak maksimal," ungkapnya.

Komisi A, kata Dedi memberikan apresiasi kepada timsel yang sudah menyelesaikan assesment 1 dan 2 untuk memenuhi harapan komisi nya untuk segera menemukan pejabat yang akan mengisi OPD OPD yang kosong. agar memasuki akhir 3 tahun jabatannya khofifah bisa menyelesaikan dan mengisi kekosongan dibeberapa OPD ini. 

Apakah hasil assemnet ini bukan pertimbangan like and dislike atau titipan semata ? Dedi meyakini pejabat yang akan ditempatkan adalah tokoh tokoh yang sudah memenuhi syarat, 

"Itu kan hak prerogatif Gubernur, Komisi A tidak bisa masuk terlalu dalam mencampuri urusan internal, kami lebih mengedepankan fungsi kami sebagai pengawas. Mengawasi jalannya penempatan para OPD ini, percayalah bahwa yang ditempatkan itu adalah tokoh tokoh yang memenuhi persyaratan," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama