Mediabidik.com - Komisi A DPRD Jatim minta Khofifah tidak mengulur ulur waktu untuk segera melantik OPD-OPD yang masih kosong posisi pimpinannya. Wakil Ketua Komisi A DPRDJatim Hadi Dediansyah mengingatkan Khofifah bahwa tidak ada alasan apapun yang perlu dicari cari untuk segera melantik calon pimpinan OPD yang sudah lolos hasil assesment.
"Gubernur harus segera melantik para OPD yang sudah lolos assement ini, karena selama kurun waktu 2 tahun kepemimpinannya, Khofifah belum bisa menyelesaikan kekosongan beberapa pimpinan OPD. Dengan selesainya tugas pansel melakukan assesment saya berharap OPD yang masih Plt segera diisi dan ditetapkan dengan pejabat definitif. Dan tidak ada alasan apapun untuk tidak segera melantiknya," kata politisi Gerindra ini, dtemui diruang pimpinan Komisi A, Selasa (14/9/2021)
Komisi A melihat banyak program Khofifah yang sudah, ternyata tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak terealisasi akibat persoalan banyaknya Plt kepala dinas dan pejabat lainnya di Pemprov Jatim.
"OPD itu adalah organ dari pemerintahan provinsi yang sangat penting. Dan Gubernur sudah mencanangkan program program dan sejumlah terobosan baru. Tetapi ketika melihat organ OPD masih terbengkalai, maka otomatis ya ndak bisa maksimal bahkan yang muncul adalah program itu hanyalah isapan jempol semata. Lha gimana mau kerja maksimal, sementraa OPD OPD nya bukan yang definitif. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan sesegera mungkin Gubernur untuk melantik sesi kedua yang hasilnya sudah ditentukan lewat assement," kata pria yang akrab disapa Cak Dedi ini.
Komisi A lanjut Cak Dedi, mendesak Khofifah agar segera menyelesaikan kekosongan ini pada akhir september nanti, "Iya Kami (Komisi A) sepakat mendesak diakhir bulan semuanya harus segera terisi. karena kalau gak selesai selesai ya kerja pemprov gak maksimal," ungkapnya.
Komisi A, kata Dedi memberikan apresiasi kepada timsel yang sudah menyelesaikan assesment 1 dan 2 untuk memenuhi harapan komisi nya untuk segera menemukan pejabat yang akan mengisi OPD OPD yang kosong. agar memasuki akhir 3 tahun jabatannya khofifah bisa menyelesaikan dan mengisi kekosongan dibeberapa OPD ini.
Apakah hasil assemnet ini bukan pertimbangan like and dislike atau titipan semata ? Dedi meyakini pejabat yang akan ditempatkan adalah tokoh tokoh yang sudah memenuhi syarat,
"Itu kan hak prerogatif Gubernur, Komisi A tidak bisa masuk terlalu dalam mencampuri urusan internal, kami lebih mengedepankan fungsi kami sebagai pengawas. Mengawasi jalannya penempatan para OPD ini, percayalah bahwa yang ditempatkan itu adalah tokoh tokoh yang memenuhi persyaratan," pungkasnya. (rofik)
Comments
Post a Comment