Mia : Tidak ada Penundaan Asesmen, Hanya Perubahan Jadwal Untuk Eselon II

Mediabidik.com - Informasi tentang adanya penundaan pelaksanaan asesmen untuk 14000 ASN Pemkot Surabaya pada Senin (6/9/2021) akhirnya terjawab.

Mia Santi Dewi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) saat dikonfirmasi terkait adanya penundaan pelaksanaan asesmen pada Senin kemarin mengatakan, tidak ada penundaan asesmen, yang eselon II jadwalnya diundur, dan eselon III, IV masih jalan. Karena kemarin tak campur eselon IV dan eselon III, jadwalnya saja yang berubah.

"Yang ikut asesmen banyak ada sekitar 1400 sekian orang dan per harinya 100 orang untuk asesmen." terang Mia kepada media ini, Rabu (8/9/2021).

Kepala BKD Surabaya menambahkan, nanti setiap orang pasti ada, nanti hasilnya seperti apa. Ya, salah satunya untuk nempati jabatan kepala OPD, bahkan untuk data pegawai juga bisa.

"Jadi nggak ada penundaan, yang ada cuma perubahan jadwal untuk eselon II atau perubahan jadwal untuk KOPD. Karena kita selesaikan untuk eselon IV dulu, karena kemarin tak campur." ungkap Mia.

Untuk pelaksanaan asesmen, Mia sapaan akrab kepala BKD ini menjelaskan, untuk pelaksanaannya sehari 100 orang, dan kurang lebih 14 hari, jadi kurang lebih dua minggu.

"Dan tidak ada kriteria tertentu untuk mengikuti asesmen. Karena semua eselon ikut." pungkasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan informasi yang didapat adanya penundaan pelaksanaan asesmen untuk eselon II pada Senin kemarin. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog