Skip to main content

Waspada Varian Baru MU, Ketua Komisi E Jatim Desak Pemprov Perketat Akses Masuk


Mediabidik.com
- Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan pihaknya mengingatkan seluruh elemen di Jatim mulai Pemprov hingga masyarakat sendiri untuk mewaspadai munculnya varian MU.

Politisi PDIP ini mengungkapkan WHO saat ini mengidentifikasi empat varian Covid-19 yang menjadi perhatian, termasuk Alpha, yang hadir di 193 negara, dan Delta, yang hadir di 170 negara. Dan kini bertambah varian MU yang harus dipantau.

"Kami berharap agar Pemprov melakukan pengetatan seluruh pintu masuk ke Jatim. Baik dari bandara internasional maupun pelabuhan. Mulai pelabuhan besar hingg pelabuhan kecil disejumlah daerah di Jatim."jelas wanita asal Kediri ini, Minggu (12/9/2021).

Diterangkan oleh wanita yang akrab dipanggil bunda Reni ini, meskipun kasus varian MU tidak secepat varian delta, namun pihaknya mendengar di RSL Surabaya sudah  terdeteksi di duga virus MU

"Karena beberapa PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang sedang dirawat indikasinya CF nya rendah dikisaran 5 bahkan ada yg 1 koma, maka wajib Kita semua harus waspada," jelasnya. 

Yang utama, lanjut Reni, adalah memperketat pemeriksaan bagi siapapun yang baru datang dari luar negeri dengan menerapkan standart regulasi aturan yang sudah dibuat secara ketat.

"Jangan hanya yang positif yang diperhatikan tetapi syarat umum isolasi 8 hari harus benar-benar diterapkan bagi siapapun yang baru datang dari luar negeri mengingat masa inkubasi 2 - 8 hari," jelasnya.

Sekedar diketahui, WHO menandai varian MU sebagai varian of interest (VOI), karena dianggap cukup mengancam, bisa menyebar lebih cepat, menyebabkan infeksi parah dan lolos dari kekebalan yang diinduksi vaksin Covid-19. Selain itu, varian Mu juga memiliki prevalensi yang terus meningkat di seluruh dunia, sehingga berisiko menjadi ancaman baru ke depannya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni