Bulan Bakti 2 Dekade Partai Demokrat Gelar Serangan Vaksinasi di Papua

Mediabidik.com - Dalam rangka bulan bakti 2 dekade Partai Demokrat khususnya di Papua, legislator DPR RI William Wandik menggelar serangan vaksinasi covid-19 yang digelar disejumlah tempat di Papua.

Saat dikonfirmasi, Sabtu 11 September 2021, William Wandik mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program vaksinasi massal yang telah, sedang dan akan diselengarakan diseluruh Nusantara oleh Partai Demokrat.

"Demokrat memiliki komitmen berkoalisi dengan rakyat, salah satunya hadir ditengah masyarakat dalam memerangi covid-19, terlebih diwilayah Papua," jelasnya

Diungkapkan oleh alumni Untag Surabaya vaksinasi ini sesuai kebijakan dan program pemerintah dalam rangka perang lawan pasukan jitu corona virus-19, yang sedang mengancam jutaan populasi di seluruh dunia bahkan di Indonesia.

"Namun kami di Tanah Papua dihadapkan kondisi yang berbeda, dimana menui protes baik "pro maupun kontra" dengan program vaksinasi massal, sehingga kegiatan DPP-FPD, DPD, DPC Partai Demokrat menyapa warga & vaksinasi massal di pusatkan Provinsi Papua. Khususnya di Kota Jayapura," sambung pria yang juga Ketum GAMKI ini.

Ditambahkan oleh William Wandik, vaksinasi di yang digelar seluruh kader Demokrat di Papua dapat menjalankan Intrusksi ketum AHY dalam memerangi covid-19. "Mendukung kerja- kerja pemerintah penangulangan pandemi Covid-19, terlebih dalam rangka "BULAN BAKTI" DIRGAHAYU Partai Demokrat ke 20 Thn, menyongsong Indonesia tangguh & Indonesia tumbuh dan terbebas dari Covid-19," tutupnya.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog