Laskar Sholawat Nusantara Gelar 1000 Vaksin ke 2 Untuk Bangsa

Mediabidik.com - Untuk kesekian kalinya, Laskar Sholawat Nusantara (LSN) bersama DPD Gerindra Jatim melakukan aksi nyata dengan membantu pemerintah dalam mewujudkan 1000 vaksin ke 2 terhadap masyarakat di area Jember dan sekitarnya. Kegiatan vaksinasi covid-19 ke 2 tersebut digelar Ponpes Nurul Chotib AlQodiri 4 di Jember.

Presiden LSN Muhammad Fawaid mengatakan vaksinasi ke 2 tersebut di maksudkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengebut target program vaksin, yaitu 1000 vaksin di Jatim. "Selain itu acara ini terlaksana atas kerjasama LSN, DPD Gerindra Jatim, pesantren dan pemerintah daerah kabupaten Jember," jelas pria yang juga bendahara DPD Gerindra Jatim ini, Jumat (17/9/2021).

Diungkapkan oleh Fawaid, kerjasama ini terbukti bisa membuat antusias masyarakat yang datang membeludak dan konsep acara vaksin seperti ini bisa dijadikan percontohan untuk diterapkan didaerah lain.

Sementara itu, ketua LSN ust abdul adim juga menyampaikan antusias masyarakat dalam acara vaksin pertama dan kedua melebihi kuota yang disediakan panitia "Namun sudah kita antisipasi sehingga semua yang datang tetap bisa dilakukan vaksin," jelasnya.

Abdul Adim menambahkan pihaknya memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengikuti vaksinasi hingga melebihi kuota yang disediakan oleh panitia.

"Hal ini menunjukkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi covid-19 meningkat," tandasnya. ( rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog