Mediabidik.com - Keseriusan gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam mengangkat perekonomian Jatim ditengah Pandemi Covid-19 patut dipertanyakan. Pasalnya, dalam Perubahan APBD (PAPBD) Jatim malah melakukan pengeprasan besar-besaran disektor perekonomian, salah satunya Pertanian.
Menurut ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan selama ini pihaknya melihat postur anggaran APBD Jatim dalam pembahasan selalu aman saja, namun ketika dibawa ke Kemendagri ternyata anggaran APBD Jatim jelek.
"Saya sudah instruksikan keseluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jatim untuk mengawal penuh pembahasannya," jelas Dwi Jumat (24/9/2021).
Diungkapkan oleh Dwi yang duduk di Komisi B DPRD Jatim bahwa pihaknya menyayangkan pengeprasan anggaran untuk disektor perekonomian.
"Nilai tukar petani Jawa Timur saat Juni 99,63 persen, sedangkan di Juli 98,75 persen. Tak hanya itu indek terima petani -0,15 Persen. Untuk sector perekonomian semua OPD disisakan anggaran Rp. 1,4 triliun. Ini jelas kami sayangkan," tegasnya.
Sistem penganggaran, kata Dwi Hari Cahyono, harusnya berdasarkan indeks tersebut.
"Namun faktanya pemerintah provinsi terkesan ngawur dalam menyusun anggaran. Hal inilah nantinya akan kami kawal penuh demi mensejahterakan rakyat Jawa Timur," tutupnya.(rofik)
Comments
Post a Comment