Skip to main content

Dewan Sarankan Pemkot Surabaya Kordinasi Dengan Wilayah Aglomerasi


Mediabidik.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Pemkot Surabaya, agar melakukan koordinasi secara cermat kepada wilayah aglomerasi.

Anggota Komisi D, Herlina Harsono Njoto menerangkan, selain dengan wilayah aglomerasi, perlu juga koordinasi dengan Satgas Gugus Covid-19 pusat atau dengan Kemenkes, agar ada percepatan bantuan persediaan vaksin di Surabaya, sehingga dosis vaksin ke dua di Surabaya yang baru 68% bisa mencapai 100%.

"Tapi koordinasi dengan wilayah aglomerasi juga sangat penting, karena meskipun kondisi Covid-19 di Surabaya sudah melandai namun belum bisa dikatakan Surabaya bebas PPKM Darurat atau Level 1. Karena wilayah aglomerasi nya masih dalam kondisi tidak sebaik Kota Surabaya." ujarnya di Surabaya, Rabu (29/09/21).

Herlina Harsono Nyoto menambahkan, jika wilayah penyangga Kota Surabaya kondisi pandeminya kurang baik, otomatis Surabaya juga belum bisa dikatakan 100% membaik. 

Untuk itu, kata politikus Partai Demokrat Surabaya ini, Pemkot Surabaya harus mensupport wilayah terdekatnya atau aglomerasi. Pasalnya, Surabaya juga menjadi mobilitas warga daerah disekitarnya seperti, Sidoarjo dan Gresik.

Saat ditanya Pemkot Surabaya memberikan bantuan 300 tenaga kesehatan ke wilayah aglomerasi seperi Sidoarjo, Herlina mengatakan, karena wilayah aglomerasi kewalahan dalam penanganan Covid-19 dengan program vaksinasi nya, jadi wajar jika Pemkot Surabaya memberi bantuan Nakes atau Tenaga Kesehatan.

"Soal bantuan nakes berarti vaksin yang diberikan pusat ke Pemkot Surabaya sudah tidak ada lagi, sehingga nakes yang di Surabaya diperbantukan ke wilayah aglomerasi." terang Herlina.

Dirinya kembali mengatakan, bantuan nakes Pemkot Surabaya ke wilayah aglomerasi itu pertanda adanya gotong royong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. 

"Sebaliknya, jika pemerintah pusat kembali bantu dosis vaksin ke Pemkot Surabaya, saya yakin nakesnya akan kembali ditarik ke Surabaya. Tapi bantuan nakes jelas merupakan sebuah gotong royong antar kepala daerah untuk percepat vaksinasi Covid-19." ungkapnya. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more