Dewan Sarankan Pemkot Surabaya Kordinasi Dengan Wilayah Aglomerasi

Mediabidik.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Pemkot Surabaya, agar melakukan koordinasi secara cermat kepada wilayah aglomerasi.

Anggota Komisi D, Herlina Harsono Njoto menerangkan, selain dengan wilayah aglomerasi, perlu juga koordinasi dengan Satgas Gugus Covid-19 pusat atau dengan Kemenkes, agar ada percepatan bantuan persediaan vaksin di Surabaya, sehingga dosis vaksin ke dua di Surabaya yang baru 68% bisa mencapai 100%.

"Tapi koordinasi dengan wilayah aglomerasi juga sangat penting, karena meskipun kondisi Covid-19 di Surabaya sudah melandai namun belum bisa dikatakan Surabaya bebas PPKM Darurat atau Level 1. Karena wilayah aglomerasi nya masih dalam kondisi tidak sebaik Kota Surabaya." ujarnya di Surabaya, Rabu (29/09/21).

Herlina Harsono Nyoto menambahkan, jika wilayah penyangga Kota Surabaya kondisi pandeminya kurang baik, otomatis Surabaya juga belum bisa dikatakan 100% membaik.

Untuk itu, kata politikus Partai Demokrat Surabaya ini, Pemkot Surabaya harus mensupport wilayah terdekatnya atau aglomerasi. Pasalnya, Surabaya juga menjadi mobilitas warga daerah disekitarnya seperti, Sidoarjo dan Gresik.

Saat ditanya Pemkot Surabaya memberikan bantuan 300 tenaga kesehatan ke wilayah aglomerasi seperi Sidoarjo, Herlina mengatakan, karena wilayah aglomerasi kewalahan dalam penanganan Covid-19 dengan program vaksinasi nya, jadi wajar jika Pemkot Surabaya memberi bantuan Nakes atau Tenaga Kesehatan.

"Soal bantuan nakes berarti vaksin yang diberikan pusat ke Pemkot Surabaya sudah tidak ada lagi, sehingga nakes yang di Surabaya diperbantukan ke wilayah aglomerasi." terang Herlina.

Dirinya kembali mengatakan, bantuan nakes Pemkot Surabaya ke wilayah aglomerasi itu pertanda adanya gotong royong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

"Sebaliknya, jika pemerintah pusat kembali bantu dosis vaksin ke Pemkot Surabaya, saya yakin nakesnya akan kembali ditarik ke Surabaya. Tapi bantuan nakes jelas merupakan sebuah gotong royong antar kepala daerah untuk percepat vaksinasi Covid-19." ungkapnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog