Skip to main content

Angka Kemiskinan di Jatim Tinggi, Artono : Gubernur dan Wagub Tak Bisa Berbagi Pekerjaan


Mediabidik.com
- Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono berharap Pemprov Jatim punya kemampuan marketing untuk menawarkan Jatim kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mereka mau berinvestasi di Jatim.

"Dengan banyaknya investor yang berinvestasi tentunya akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya angka kemiskinan di Jatim bisa berkurang," jelas politisi asal PKS ini, Rabu (1/9/2021).

Dikatakan oleh Artono, dirinya melihat saat ini gubernur dan wakil gubernur tidak bisa membagi pekerjaan dan tidak bisa bekerja pararel." Saya juga melihat, keduanya tak punya kemampuan marketing dalam menawarkan investasi di Jatim kepada pihak luar," sambungnya.

Dampaknya, lanjut Artono iklim usaha di Jatim saat ini semakin buruk dan ekonomi masyarakat terancam akan hancur." Akibatnya banyak kriminalitas karena kesulitan mencari pekerjaan," jelasnya.

Dibeberkan oleh Artono, bagi masyarakat miskin, harus lebih banyak lagi bantuan pemerintah untuk masyarakat yang belum tersentuh bantuan." Kalau rawan adanya doble bantuan, tentunya dari data kemiskinan saya kira bisa ditelusuri masyarakat yang mana yang sudah dapat bantuan dan mana yang belum," jelasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan data BPS yang ditampilkan Margo, jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6%. 

Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4%, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni