Skip to main content

Komisi B DPRD Jatim Dukung Pemprov Rencana Uji Coba Sektor Wisata


Mediabidik.com
- Rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang akan uji coba pembukaan kembali sektor wisata, mengiringi kondisi Jatim yang rata rata sudah masuk level 2 PPKM, disambut baik anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari.

"Ini langkah positif untuk kembali menggairahkan sektor wisata di Jatim. Mengingat sektor wisata sangat terpukul sejak pandemi termasuk saat PPKM diterapkan. Ini akan menggairahkan kembali perekonomian yang selama ini tergantung pada sektor wisata," ujar Agatha di Surabaya, Minggu (12/09/21).

Untuk itu Agatha mengingatkan kembali agar ini juga diiringi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Jatim guna semakin gencar mensosialisasikan Program Kemenparekraf terkait Protokol Kesehatan berbasis CHSE (Clean, Health, Safety and Enviroment) dalam mengantisipasi perubahan minat wisatawan. 

"Saya mendesak Disbudpar untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait Program CHSE ini ke kota kabupaten se-Jawa Timur. Juga ke masyarakat luas. Apalagi Bromo Tengger Semeru masuk program prioritas Nasional," pintanya.

Kata Agatha, jika Pemprov dalam hal ini Disbudpar tidak segera secara masif mensosialisasikan program CHSE, bagaimana pariwisata di provinsi Jawa Timur akan mampu mengambil momentum ini untuk segera menggerakkan roda ekonomi di sektor pariwisata.

Apalagi lanjutnya, saat ini kemenparekraf juga sudah mensosialisasikan CHSE ke para Dubes, juga ke masyarakat. Ini menurutnya yang harus pula ditindaklanjuti oleh daerah khususnya daerah wisata untuk melakukan sertifikasi CHSE.

"Bagaimana mungkin sektor ini bisa bergerak di daerah, jika tidak banyak pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang tahu tentang program CHSE ini. Padahal saat ini sertifikasi CHSE penting untuk menarik wisatawan. Sertifikasi CHSE di Jatim masih 534 an usaha wisata di provinsi sebesar Jatim ini," jelasnya.

"Ingat,masyarakat telah berubah perilakunya terkait wisata. Kalau dulu mungkin orang berwisata mengejar promo dan diskon, tapi semenjak pendemi orang berwisata akan mencari tujuan atau obyek wisata juga akomodasi yang mengedepankan safety, kebersihan juga kesehatan baik pekerja maupun lingkungan tempat wisata.Termasuk tingkat vaksinasi di tempat wisata tersebut," imbuh anggota DPRD Jatim dari daerah pemilhan (Dapil) Sutabaya ini.

Angota Fraksi PDI Perjuangam DPRD Jatim ini, juga berharap selain program sosialisasi prokes berdasarkan CHSE, pihaknya mendorong pembukaan kembali tempat wisata juga dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, agar kondisi yang sudah baik ini bisa terus dipertahankan. 

"Yang tidak kalah penting, program percepatan vaksinasi di seluruh Jawa Timur harus terus dipercepat dan digencarkan karena kita bisa berkaca dari penelitian yang sudah ada meski dalam skala regional yang lebih lebih kecil, dimana berdasar penelitian-penelitian tersebut negara dengan capaian persentase vaksin dosis lengkap yang lebih tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih pasti dan berkelanjutan," ungkapnya.

"Saatnya ekonomi pulih, kesehatan kita terjaga. Jangan sampai dompet terisi tapi kemudian kesehatan menjadi terganggu saat wisata, otomatis ekonomi akan terpuruk kembali" lanjut wanita yang juga wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama