Komisi B DPRD Jatim Dukung Pemprov Rencana Uji Coba Sektor Wisata

Mediabidik.com - Rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang akan uji coba pembukaan kembali sektor wisata, mengiringi kondisi Jatim yang rata rata sudah masuk level 2 PPKM, disambut baik anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari.

"Ini langkah positif untuk kembali menggairahkan sektor wisata di Jatim. Mengingat sektor wisata sangat terpukul sejak pandemi termasuk saat PPKM diterapkan. Ini akan menggairahkan kembali perekonomian yang selama ini tergantung pada sektor wisata," ujar Agatha di Surabaya, Minggu (12/09/21).

Untuk itu Agatha mengingatkan kembali agar ini juga diiringi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Jatim guna semakin gencar mensosialisasikan Program Kemenparekraf terkait Protokol Kesehatan berbasis CHSE (Clean, Health, Safety and Enviroment) dalam mengantisipasi perubahan minat wisatawan.

"Saya mendesak Disbudpar untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait Program CHSE ini ke kota kabupaten se-Jawa Timur. Juga ke masyarakat luas. Apalagi Bromo Tengger Semeru masuk program prioritas Nasional," pintanya.

Kata Agatha, jika Pemprov dalam hal ini Disbudpar tidak segera secara masif mensosialisasikan program CHSE, bagaimana pariwisata di provinsi Jawa Timur akan mampu mengambil momentum ini untuk segera menggerakkan roda ekonomi di sektor pariwisata.

Apalagi lanjutnya, saat ini kemenparekraf juga sudah mensosialisasikan CHSE ke para Dubes, juga ke masyarakat. Ini menurutnya yang harus pula ditindaklanjuti oleh daerah khususnya daerah wisata untuk melakukan sertifikasi CHSE.

"Bagaimana mungkin sektor ini bisa bergerak di daerah, jika tidak banyak pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang tahu tentang program CHSE ini. Padahal saat ini sertifikasi CHSE penting untuk menarik wisatawan. Sertifikasi CHSE di Jatim masih 534 an usaha wisata di provinsi sebesar Jatim ini," jelasnya.

"Ingat,masyarakat telah berubah perilakunya terkait wisata. Kalau dulu mungkin orang berwisata mengejar promo dan diskon, tapi semenjak pendemi orang berwisata akan mencari tujuan atau obyek wisata juga akomodasi yang mengedepankan safety, kebersihan juga kesehatan baik pekerja maupun lingkungan tempat wisata.Termasuk tingkat vaksinasi di tempat wisata tersebut," imbuh anggota DPRD Jatim dari daerah pemilhan (Dapil) Sutabaya ini.

Angota Fraksi PDI Perjuangam DPRD Jatim ini, juga berharap selain program sosialisasi prokes berdasarkan CHSE, pihaknya mendorong pembukaan kembali tempat wisata juga dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, agar kondisi yang sudah baik ini bisa terus dipertahankan.

"Yang tidak kalah penting, program percepatan vaksinasi di seluruh Jawa Timur harus terus dipercepat dan digencarkan karena kita bisa berkaca dari penelitian yang sudah ada meski dalam skala regional yang lebih lebih kecil, dimana berdasar penelitian-penelitian tersebut negara dengan capaian persentase vaksin dosis lengkap yang lebih tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih pasti dan berkelanjutan," ungkapnya.

"Saatnya ekonomi pulih, kesehatan kita terjaga. Jangan sampai dompet terisi tapi kemudian kesehatan menjadi terganggu saat wisata, otomatis ekonomi akan terpuruk kembali" lanjut wanita yang juga wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. (rofik)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog