Skip to main content

Minggu Depan, Komisi A Akan Panggil Kembali Pemilik Gedung Trans Icon


Mediabidik.com
- Komisi A DPRD Surabaya akan memanggil kembali pihak Trans icon setelah adanya surat pengaduan lagi dari warga melalui Ketua RT 01 RW 01 kelurahan Gayungan Surabaya yang masuk ke Komisi A pada tanggal 16 September 2021.

Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, kemarin waktu kami sidak Trans Icon adalah produk 2019. Ternyata mungkin diantara perjanjian-perjanjian yang tadinya dibuat antara kedua belah pihak Trans Icon dengan warga tidak direalisasikan.

"Sehingga, mungkin tidak direalisasi semuanya, hanya sebagian yang direalisasi. Kasusnya setelah kami sidak memang banyak yang terdampak, dengan pembangunannya. Setelah kita lihat sendiri, bahwa kalau kita tegur ijin LH nya banyak yang terdampak dari pembangunan. "ucap Ketua Komisi A saat dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).

Setelah kita lihat sendiri bangunannya, kata Ayu, bahwa kalau kita tegur ijin LH nya, itu ada perjanjian disana harus menyepakati dampak lingkungannya sesuai dengan kesepakatan pertama. Harus disepakati kalau tidak ijinnya akan dibatalkan.

"Nah, kami melihat dari segi ijin ya, kenapa ijin dulu diloloskan, ok. Akan tetapi dia (Trans Icon, red)  harus mematuhi aturan dan perjanjian yang disepakati oleh warga. Tapi ternyata sampai dengan ini adalagi surat warga, permohonan lagi dari warga RT 01 RW 01 kelurahan Gayungan, kami dapat tanggal 16 September 2021 kemarin. "terang Ayu sapaan akrab Ketua Komisi A DPRD Surabaya. 

Lebih lanjut politisi perempuan dari partai Golkar ini menambahkan, artinya mereka (warga, red) memohon bantuan kepada Komisi A supaya memberikan penjelasan realisasi oleh pihak Trans Icon ini yang sudah disepakati dan belum direalisasikan. Juga terdapat temuan juga saat melakukan tinjauan secara langsung lokasi.

"Pembangunan gedung Trans Icon tidak menghiraukan salah satu rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup yang tadi sudah kita temukan. Dan sepadan bangunan diduga tidak sesuai dengan gambar yang tercantum dalam ijin mendirikan bangunan (IMB). Ketiga, dinas Lingkungan Hidup harus melakukan pengawasan lebih detail. Empat, meminta tinjau ulang pembangunan gedung Trans Icon dan kelima meminta salinan dokumen perijinan pembangunan gedung Trans Icon, itu permintaan warga tentunya dari ketua RT nya. "ungkap Ayu. 

Nah disitulah kami mengundang hearing kembali, dulu mungkin perjanjian awalnya, dengan Komisi C pada  tahun 2019. Akan tetapi karena mereka (warga, red) tidak terealisasi, mereka lapor ke Komisi A dengan memohon peninjauan kembali ijin - ijin bangunannya. Dengan MoU yang dibuat tapi tidak disepakati. 

"Karena satu minggu ini, kami sedang membahas PAK, insha allah minggu depan setelah pembahasan PAK mau tidak mau akan kami panggil kembali. "pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama