Mediabidik.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan ekstrem.yang tinggi di Jatim saat ini, bahkan Jatim menempati peringkat ke dua setelah Jabar terkait angka kemiskinannya, membuat fraksi terbesar di DPRD Jatim yakni Fraksi PDI Perjuangan merasa malu dengan data ini.
"Saya kaget dengan data BPS itu. Saya sebagai ketua Fraksi cukup malu dengan kondisi ini," ujar Sri Untari Bisawarno Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Kamis, (2/ 9/21).
Menurut Untari sapaan akrab Sri Untari Bisawarno, dirinya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi, termasuk angka penganggurannya.
"Dalam konteks ini yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemprov Jatim. Pejabat Plt tak berani membuat kebijakan strategis. Dampaknya tentunya serapan rendah. Temuan serapan rendah ini tentunya dicatat oleh BPS hingga akhirnya tercatat angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi," jelasnya.
Dikatakan Untari, Jatim yang dikenal sebagai progresif dalam membangun banyak urusan, menjadi lambat di beberapa sektor diantaranya terlambat dalam penyerapan anggaran, terlambat penempatan pejabat yang menghambat semuanya roda perekonomian di Jatim.
"APBD yang seharusnya bisa sebagai pengungkit ekonomi melalui program program yang langsung di masyarakat tidak bisa terserap karena plt tidak berani mengeluarkan anggaran," ungkapnya.
"Misal dana hibah yang diberikan olah APBD untuk program fisik yang akan menjadi program padat karya yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di daerah juga belum banyak terealisasi," ujarnya.
Untuk itu kata Untari dirinya mendorong agar gubernur secepatnya mengisi pejabat definitive di lingkungan OPD nya.
"Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur," lanjutnya.
Wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga melihat persoalan kemiskinan ini juga ada kaitan dengan 38 kota/kabupaten di Jatim. Seharusnya ini bisa dibicarakan secara bersama dengan bupati/walikota.
"Namun saya melihat gubernur lemah dalam koordinasi dengan bupati/walikota. Ini juga harus di perbaiki oleh gubernur sehingga persoalan ini bisa diatasi bersama secara bersama antara gubernur dengan bupati/walikota," pungkasnya.
Sekedar diketahui, Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6%. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4%, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.(rofik)
Comments
Post a Comment