Skip to main content

Faksi PDI-P Jatim Merasa Malu, Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur


Mediabidik.com
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan ekstrem.yang tinggi di Jatim saat ini, bahkan Jatim menempati peringkat ke  dua setelah Jabar terkait angka kemiskinannya, membuat fraksi terbesar di DPRD Jatim yakni Fraksi PDI Perjuangan merasa malu dengan data ini.

"Saya kaget dengan data BPS itu. Saya sebagai ketua Fraksi cukup malu dengan kondisi ini," ujar Sri Untari Bisawarno Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Kamis, (2/ 9/21).

Menurut Untari sapaan akrab Sri Untari Bisawarno, dirinya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi, termasuk angka penganggurannya.

"Dalam konteks ini yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemprov Jatim. Pejabat Plt tak berani membuat kebijakan strategis. Dampaknya tentunya serapan rendah. Temuan serapan rendah ini tentunya dicatat oleh BPS hingga akhirnya tercatat angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi," jelasnya.

Dikatakan Untari, Jatim yang dikenal sebagai progresif dalam membangun banyak urusan, menjadi lambat di beberapa sektor diantaranya terlambat dalam penyerapan anggaran, terlambat penempatan pejabat yang menghambat semuanya roda perekonomian di Jatim.

"APBD yang seharusnya bisa sebagai pengungkit ekonomi melalui program program yang langsung di masyarakat tidak bisa terserap karena plt tidak berani mengeluarkan anggaran," ungkapnya.

"Misal dana hibah yang diberikan olah APBD untuk program fisik yang akan menjadi program padat karya yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di daerah juga belum banyak terealisasi," ujarnya.

Untuk itu kata Untari dirinya mendorong agar gubernur secepatnya mengisi pejabat definitive di lingkungan OPD nya. 

"Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur," lanjutnya.

Wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga melihat persoalan kemiskinan ini juga ada kaitan dengan 38 kota/kabupaten di Jatim. Seharusnya ini bisa dibicarakan secara bersama dengan bupati/walikota.

"Namun saya melihat gubernur lemah dalam koordinasi dengan bupati/walikota. Ini juga harus di perbaiki oleh gubernur sehingga persoalan ini bisa diatasi bersama secara bersama antara gubernur dengan bupati/walikota," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6%. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4%, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi