Skip to main content

Faksi PDI-P Jatim Merasa Malu, Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur


Mediabidik.com
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan ekstrem.yang tinggi di Jatim saat ini, bahkan Jatim menempati peringkat ke  dua setelah Jabar terkait angka kemiskinannya, membuat fraksi terbesar di DPRD Jatim yakni Fraksi PDI Perjuangan merasa malu dengan data ini.

"Saya kaget dengan data BPS itu. Saya sebagai ketua Fraksi cukup malu dengan kondisi ini," ujar Sri Untari Bisawarno Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Kamis, (2/ 9/21).

Menurut Untari sapaan akrab Sri Untari Bisawarno, dirinya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi, termasuk angka penganggurannya.

"Dalam konteks ini yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemprov Jatim. Pejabat Plt tak berani membuat kebijakan strategis. Dampaknya tentunya serapan rendah. Temuan serapan rendah ini tentunya dicatat oleh BPS hingga akhirnya tercatat angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi," jelasnya.

Dikatakan Untari, Jatim yang dikenal sebagai progresif dalam membangun banyak urusan, menjadi lambat di beberapa sektor diantaranya terlambat dalam penyerapan anggaran, terlambat penempatan pejabat yang menghambat semuanya roda perekonomian di Jatim.

"APBD yang seharusnya bisa sebagai pengungkit ekonomi melalui program program yang langsung di masyarakat tidak bisa terserap karena plt tidak berani mengeluarkan anggaran," ungkapnya.

"Misal dana hibah yang diberikan olah APBD untuk program fisik yang akan menjadi program padat karya yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di daerah juga belum banyak terealisasi," ujarnya.

Untuk itu kata Untari dirinya mendorong agar gubernur secepatnya mengisi pejabat definitive di lingkungan OPD nya. 

"Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur," lanjutnya.

Wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga melihat persoalan kemiskinan ini juga ada kaitan dengan 38 kota/kabupaten di Jatim. Seharusnya ini bisa dibicarakan secara bersama dengan bupati/walikota.

"Namun saya melihat gubernur lemah dalam koordinasi dengan bupati/walikota. Ini juga harus di perbaiki oleh gubernur sehingga persoalan ini bisa diatasi bersama secara bersama antara gubernur dengan bupati/walikota," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6%. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4%, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama