Skip to main content

Faksi PDI-P Jatim Merasa Malu, Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur


Mediabidik.com
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan ekstrem.yang tinggi di Jatim saat ini, bahkan Jatim menempati peringkat ke  dua setelah Jabar terkait angka kemiskinannya, membuat fraksi terbesar di DPRD Jatim yakni Fraksi PDI Perjuangan merasa malu dengan data ini.

"Saya kaget dengan data BPS itu. Saya sebagai ketua Fraksi cukup malu dengan kondisi ini," ujar Sri Untari Bisawarno Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Kamis, (2/ 9/21).

Menurut Untari sapaan akrab Sri Untari Bisawarno, dirinya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi, termasuk angka penganggurannya.

"Dalam konteks ini yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemprov Jatim. Pejabat Plt tak berani membuat kebijakan strategis. Dampaknya tentunya serapan rendah. Temuan serapan rendah ini tentunya dicatat oleh BPS hingga akhirnya tercatat angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi," jelasnya.

Dikatakan Untari, Jatim yang dikenal sebagai progresif dalam membangun banyak urusan, menjadi lambat di beberapa sektor diantaranya terlambat dalam penyerapan anggaran, terlambat penempatan pejabat yang menghambat semuanya roda perekonomian di Jatim.

"APBD yang seharusnya bisa sebagai pengungkit ekonomi melalui program program yang langsung di masyarakat tidak bisa terserap karena plt tidak berani mengeluarkan anggaran," ungkapnya.

"Misal dana hibah yang diberikan olah APBD untuk program fisik yang akan menjadi program padat karya yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di daerah juga belum banyak terealisasi," ujarnya.

Untuk itu kata Untari dirinya mendorong agar gubernur secepatnya mengisi pejabat definitive di lingkungan OPD nya. 

"Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur," lanjutnya.

Wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga melihat persoalan kemiskinan ini juga ada kaitan dengan 38 kota/kabupaten di Jatim. Seharusnya ini bisa dibicarakan secara bersama dengan bupati/walikota.

"Namun saya melihat gubernur lemah dalam koordinasi dengan bupati/walikota. Ini juga harus di perbaiki oleh gubernur sehingga persoalan ini bisa diatasi bersama secara bersama antara gubernur dengan bupati/walikota," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6%. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4%, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2.  Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024).  Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

PT Nitra Farmasi Edarkan Alkes Import Ilegal Asal Jepang

SURABAYA (Media Bidik) – Peredaran alat kesehatan(Alkes) produk Fuji Phycon asal Negeri Matahari Terbit (Jepang) yang sudah masuk ke Indonesia melalui Distributor tunggal PT Nitra Farmasi yang berkantor di jalan Percetakan Negara V No 10 Jakarta, ironinya alat kesehatan asal Jepang  yang diedarkan oleh PT Nitra Farmasi di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di seluruh Indonesia, ternyata belum mempunyai IPAK(Ijin Penyaluran Alat Kesehatan) dari Departemen Kesehatan RI sesuai Permenkes No 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan(Alkes) dan Permenkes No 1190 Tahun 2010 tentang Ijin Edar Alkes. Perusahaan perdagangan farmasi milik Jarmansjah Joesoef  disinyalir melanggar Pasal 196 Undang-Undang  No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa diancam kurungan penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp 15 milliar. Padahal perusahaan perdagangan farmasi milik pengusaha asal Padang Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun hingga kini belum meng