Skip to main content

Dewan Apresiasi Pembangunan Tanggul dan Pompa Air di Perumahan Dosen Untag


Mediabidik.com
– Gerak cepat Komisi C DPRD Kota Surabaya merekomendasi Pemkot Surabaya untuk segera membangun tanggul dan pompa air disekitar perumahan dosen Untag, akhirnya dibangun oleh Pemkot Surabaya.

Pembangunan tanggul ini perlu, mengingat selama ini kawasan perumahan dosen Untag di Semolowaru terus dilanda genangan air, akibat aliran air dari arah barat atau Kampus Untag itu tidak bisa mengalir ke arah timur atau Semolowaru.

"Benar sudah dibangun tanggul agar saat hujan air tidak meluap, sudah saya kontrol dan cek ke lokasi." ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, Selasa (07/09/21).

Ia menambahkan, setelah dipasang tanggul kemarin tanggal 09 Agustus 2021 dipasang pompa dan saluran air, jadi saluran air ini memang untuk mengurangi air yang berasal dari perumahan dosen Untag.

"Pompa air juga sudah dibangun, karena selama ini aliran air sungai Semolowaru selalu mengarah ke Selatan, sehingga perumahan dosen Untag selalu tergenang." terang politisi PKS Kota Surabaya ini.

Aning Rahmawati menerangkan, saat warga perumahan dosen Untag mengadu ke Komisi C pada April lalu, sudah disepakati dengan Pemkot Surabaya yaitu, pembuatan tanggul, saluran air, pompa, untuk meminimalisir air yang masuk kedalam sungai.

Pompa, kata Aning, berfungsi ketika saluran air penuh maka akan disedot dan dialirkan ke bozem. Oleh karenanya juga perlu adanya bozem mini.

"Jadi progresnya on the track, pembangunan untuk mengurangi genangan air di perumahan dosen Untag." jelas Aning.

Saat ditanya anggaran pembangunan tanggul, Aning Rahmawati mengatakan, biaya pembangunan tanggul masuk dalam APBD Surabaya 2021, karena Satgas Dinas Cipta Karya maupun Dinas PU Bina Marga dan Pematusan juga dianggarkan setiap tahun.

Contohnya, tutur Aning, anggaran Satgas di Dinas Cipta Karya Rp100 milyar per tahun, belum lagi di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya juga dianggarkan Satgasnya per tahun.

"Jadi tidak mengutak atik anggaran lain, karena satgas di dinas sudah ada, berbeda dengan anggaran proyek." ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua