Skip to main content

Bank Jatim Launching Pembayaran Tiket Bus AKDP Dengan Aplikasi QRIS


Mediabidik.com
-  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali mendukung Pemerintah dalam upaya Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kali ini bank Jatim bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur.

Bank Jatim mempermudah transaksi pembayaran Tiket Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan menggunakan QRIS bankjatim. Bertempat di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Launching dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, serta Direktur TI & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo.

Launching pembayaran tiket bus ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Dinas Perhubungan akan suatu sistem pembayaran non tunai yang memudahkan bagi masyarakat dan dapat langsung masuk rekening secara realtime, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. 

Selain efisiensi, pembayaran cashless juga dapat mempermudah penumpang dalam membeli tiket serta meminimalisir beredarnya uang tunai. 

"Sebuah kebanggan bankjatim dapat berkontribusi atas inovasi-inovasi yang diterapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memudahkan tata cara pembayaran tiket bus AKDP secara cashless (non tunai). Inovasi kami ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan kemudahan, baik bagi penumpang, maupun bagi operator bus", ujar Tonny.

Saat ini fintech terus dikembangkan mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan kemudahan layanan perbankan dan itu juga merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab bankjatim untuk terus berinovasi mewujudkan kemudahan-kemudahan layanan bagi nasabah khususnya masyarakat Jawa Timur.

Adapun transaksi pembayaran tiket bus secara cashless tentunya membawa berbagai keuntungan seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah , menekan kebocoran pendapatan , terintegrasi dengan sistem Smart City ,  sebagai salah satu indikator parameter pengukuran potensi pendapatan retribusi melindungi masyarakat dari tarif yang tidak sesuai dengan PERDA,  meningkatkan pelayanan dan perbaikan infrastruktur bagi pengguna jasa angkutan umum (Bus AKDP), serta sosialisasi penggunaan QRIS.
bankjatim berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan serta mempermudah berbagai transaksi.

Diharapkan dengan adanya penerapan QRIS untuk pembayaran tiket bus AKDP ini akan menjadi pilot project bagi penerapan pembayaran non tunai lainnya di Provinsi Jawa Timur, terutama pada pembayaran moda transportasi.   

"Kami berharap, acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga bankjatim dapat terus menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Semoga  produk & layanan kami dapat terus bermanfaat bagi nasabah khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk", tutup Tonny. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...