Skip to main content

Dr Agung Acungi Jempol Penyaluran Bansos Dapil Banyuwangi capai 90%


Mediabidik.com
- Capaian penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi patut diacungi jempol. Pasalnya, rata-rata menembus diangka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen. 

Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, Minggu (5/9/2021) .

Politisi dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam komando Ipuk Fiestiandani sangat efektif ditengah wabah pandemi Covid-19. 

"Warga Banyuwangi sangat merasakan program ini," kata dr Agung. 

Politisi Partai Demokrat kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini menjelaskan Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung.

"Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten," jelas Alumni kedokteran Unair ini.

Sebagai Putra Purwo, dr Agung sangat mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sebab, langkahnya cukup efektif dalam proses penyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kami sangat mengapresiasi," tegas pria yang hobi gowes ini. 

Dokter Agung yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Demokrat. Hal ini semakin bisa dalam tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat Banyuwangi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi capaian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi dengan rata-rata menembus angka 90 persen. 

"Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama," kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil Jember, Kamis (2/9/2021) malam.

Rakorwil tersebut juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, jajaran Forkopimda Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi yang masuk wilayah Bakorwil Jember.

Khofifah berharap beragam bantuan sosial yang telah terkirim, bisa dituntaskan pada bulan ini. "Saya harap bansos tidak hanya sent, tapi juga delivered pada penerima. Saya minta bansos yang berlapis-lapis itu bisa tuntas September ini, termasuk BLT Desa," jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Hariyanto pun mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi yang secara cepat menyalurkan Bansos kepada masyarakat. 

"Kami juga mengapresiasi kerja Bupati yang cepat menyalurkan Bansos. Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pademi sekarang ini," ujarnya. 

Michael, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi ini menjelaskan banyak masyarakat Banyuwangi yang susah cari makan pada saat pandemi Covid-19.

"Untuk itu pemerintah harus hadir dan membantu rakyat terutama kebijakan bupati yang pro rakyat segera di luncurkan untuk membantu kesulitan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi dalam rakorwil tersebut mengaku capaian penyaluran bansos yang rata-rata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen.

Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp 200.000, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus.

Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen.

Total berbagai skema bansos dari pemerintah itu telah menjangkau lebih dari 250.000 keluarga di Banyuwangi atau mencapai 40 persen dari jumlah keluarga di Banyuwangi berdasarkan kartu keluarga. Per 1 September, dana berbagai skema bansos yang tersalurkan mencapai Rp393 miliar.

"Sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami akan kawal bantuan dari Pemprov Jatim agar segera diterima warga. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Khofifah Indah Parawansa, yang terus membantu Banyuwangi menghadapi pandemi ini," kata Ipuk. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi