Skip to main content

Dr Agung Acungi Jempol Penyaluran Bansos Dapil Banyuwangi capai 90%


Mediabidik.com
- Capaian penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi patut diacungi jempol. Pasalnya, rata-rata menembus diangka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen. 

Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, Minggu (5/9/2021) .

Politisi dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam komando Ipuk Fiestiandani sangat efektif ditengah wabah pandemi Covid-19. 

"Warga Banyuwangi sangat merasakan program ini," kata dr Agung. 

Politisi Partai Demokrat kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini menjelaskan Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung.

"Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten," jelas Alumni kedokteran Unair ini.

Sebagai Putra Purwo, dr Agung sangat mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sebab, langkahnya cukup efektif dalam proses penyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kami sangat mengapresiasi," tegas pria yang hobi gowes ini. 

Dokter Agung yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Demokrat. Hal ini semakin bisa dalam tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat Banyuwangi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi capaian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi dengan rata-rata menembus angka 90 persen. 

"Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama," kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil Jember, Kamis (2/9/2021) malam.

Rakorwil tersebut juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, jajaran Forkopimda Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi yang masuk wilayah Bakorwil Jember.

Khofifah berharap beragam bantuan sosial yang telah terkirim, bisa dituntaskan pada bulan ini. "Saya harap bansos tidak hanya sent, tapi juga delivered pada penerima. Saya minta bansos yang berlapis-lapis itu bisa tuntas September ini, termasuk BLT Desa," jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Hariyanto pun mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi yang secara cepat menyalurkan Bansos kepada masyarakat. 

"Kami juga mengapresiasi kerja Bupati yang cepat menyalurkan Bansos. Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pademi sekarang ini," ujarnya. 

Michael, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi ini menjelaskan banyak masyarakat Banyuwangi yang susah cari makan pada saat pandemi Covid-19.

"Untuk itu pemerintah harus hadir dan membantu rakyat terutama kebijakan bupati yang pro rakyat segera di luncurkan untuk membantu kesulitan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi dalam rakorwil tersebut mengaku capaian penyaluran bansos yang rata-rata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen.

Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp 200.000, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus.

Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen.

Total berbagai skema bansos dari pemerintah itu telah menjangkau lebih dari 250.000 keluarga di Banyuwangi atau mencapai 40 persen dari jumlah keluarga di Banyuwangi berdasarkan kartu keluarga. Per 1 September, dana berbagai skema bansos yang tersalurkan mencapai Rp393 miliar.

"Sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami akan kawal bantuan dari Pemprov Jatim agar segera diterima warga. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Khofifah Indah Parawansa, yang terus membantu Banyuwangi menghadapi pandemi ini," kata Ipuk. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni