Skip to main content

Jadi Pusat Penyebaran Covid Varian MU, Dewan Minta Awasi PMI Masuk Jatim


Mediabidik.com
- Kekhawatiran masyarakat atas varian baru Covid yaitu MU harus disikapi dengan tegas oleh Pemprov Jatim. Salah satunya dengan melakukan pengawasan ekstra untuk kantong kantong TKI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ada di Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar dikonfirmasi soal covid varian MU yang dikhawatrikan masuk ke Jatim dan menimbulkan gelombang ke 3 Covid di Jatim "Kita mungkin tidak bisa deteksi di pintu pintu masuk ke Jatim mereka yang datang ke Jatim, namun dengan kita lakukan pngawasan ekstra di kantong kantong PMI ini maka itu bisa diantisipasi," kata Iskandar ditemui usai memimpin Rapt Paripurna soal KUA PPAS di ruang Paripurna DPRD Jatim, Rabu  (22/9/2021). 

Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa masyarkat harus berhati hati , karena varian MU ini tetap berbahaya sekali sehingga perlu diwaspadai terutama di pintu masuk ke Jatim, 
yang lebih speciifik kata Iskanadar adalah kantong kantong TKI atau PMI Pekerja Migran Indonesia. harus dijaga betul agar tidak kecolongan.

"Perlu diberi peringatan, warning yang luar biasa untuk ditaati. karena ketika disana lalai maka yang varian ini bisa masuk dan menyebar justru dari desa, lalu menyebar ke kota, bukan dari kota menyebar ke kota," ungkapnya.

Maka satgas harus bekerja keras dengan memberi perhatian lebih untuk kantong kantong PMI ini, Ahmad Iskandar mengatakan maka Satgas harus tahu betul dimana kantong kantong PMI tersebut termasuk data PMI yang masuk ke Jatim. 

"Pendekatan ke aparat daerah bahkan sampi ke tingkat kecamatan atau desa harus diakukan. Sebab kalau kita lalai maka yaitu tadi bisa jadi desa menjadi sumber awal penularaan MU ini ke kota, bukan dari kota desa." tandasnya sembari berharap agar vaksinasi bisa segera mencapai 85 persen agar bisa membentuk herd immunity sesuai target. 

Berikutnya kata Ahmad Iskandar, juga berhati hati dengan tamu dari luar negri yanag masuk ke Jatim baik itu dalam urusan bisnis maupun berwisata, "Untuk tamu dari luar ya memang harus waspada juga,. namun tidak berarti lantas menjadikan kita terisolir, tapi kehati hatian yang wajar," jelasnya. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu menyatakan, Pemprov semakin memperketat karantina untuk pekerja migran yang baru tiba dari 5 hari sekarang menjadi 8 hari karantina.

"Mereka yang tidak bergejala masuk Indrapura, kalau mereka bergajala ringan sampai sedang mereka di rumah sakit, nah mengenai karantina dulu lima hari sekarang delapan hari," ungkap Khofifah. ( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni