Skip to main content

Jadi Pusat Penyebaran Covid Varian MU, Dewan Minta Awasi PMI Masuk Jatim


Mediabidik.com
- Kekhawatiran masyarakat atas varian baru Covid yaitu MU harus disikapi dengan tegas oleh Pemprov Jatim. Salah satunya dengan melakukan pengawasan ekstra untuk kantong kantong TKI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ada di Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar dikonfirmasi soal covid varian MU yang dikhawatrikan masuk ke Jatim dan menimbulkan gelombang ke 3 Covid di Jatim "Kita mungkin tidak bisa deteksi di pintu pintu masuk ke Jatim mereka yang datang ke Jatim, namun dengan kita lakukan pngawasan ekstra di kantong kantong PMI ini maka itu bisa diantisipasi," kata Iskandar ditemui usai memimpin Rapt Paripurna soal KUA PPAS di ruang Paripurna DPRD Jatim, Rabu  (22/9/2021). 

Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa masyarkat harus berhati hati , karena varian MU ini tetap berbahaya sekali sehingga perlu diwaspadai terutama di pintu masuk ke Jatim, 
yang lebih speciifik kata Iskanadar adalah kantong kantong TKI atau PMI Pekerja Migran Indonesia. harus dijaga betul agar tidak kecolongan.

"Perlu diberi peringatan, warning yang luar biasa untuk ditaati. karena ketika disana lalai maka yang varian ini bisa masuk dan menyebar justru dari desa, lalu menyebar ke kota, bukan dari kota menyebar ke kota," ungkapnya.

Maka satgas harus bekerja keras dengan memberi perhatian lebih untuk kantong kantong PMI ini, Ahmad Iskandar mengatakan maka Satgas harus tahu betul dimana kantong kantong PMI tersebut termasuk data PMI yang masuk ke Jatim. 

"Pendekatan ke aparat daerah bahkan sampi ke tingkat kecamatan atau desa harus diakukan. Sebab kalau kita lalai maka yaitu tadi bisa jadi desa menjadi sumber awal penularaan MU ini ke kota, bukan dari kota desa." tandasnya sembari berharap agar vaksinasi bisa segera mencapai 85 persen agar bisa membentuk herd immunity sesuai target. 

Berikutnya kata Ahmad Iskandar, juga berhati hati dengan tamu dari luar negri yanag masuk ke Jatim baik itu dalam urusan bisnis maupun berwisata, "Untuk tamu dari luar ya memang harus waspada juga,. namun tidak berarti lantas menjadikan kita terisolir, tapi kehati hatian yang wajar," jelasnya. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu menyatakan, Pemprov semakin memperketat karantina untuk pekerja migran yang baru tiba dari 5 hari sekarang menjadi 8 hari karantina.

"Mereka yang tidak bergejala masuk Indrapura, kalau mereka bergajala ringan sampai sedang mereka di rumah sakit, nah mengenai karantina dulu lima hari sekarang delapan hari," ungkap Khofifah. ( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama