Skip to main content

Agar Target Menang, Komisi E Jatim Desak Pemprov Penuhi Honor Atlet


Mediabidik.com
- Komisi E DPRD Jatim menuding Pemprov Jatim tak serius untuk melakukan pembinaan cabor (cabang olahraga) di Jatim terlebih dalam menghadapi PON di Papua.

"Saya mengambil contoh ketidak seriusan Pemprov yang tak peduli terhadap pembinaan olahraga untuk PON Papua salah satunya cabor bulu tangkis," jelas anggota Komisi E DPRD Jatim Ida Bagus Nugroho, Selasa (21/9/2021).

Diungkapkan politisi PDIP, tragis benar nasib tim Bulu Tangkis Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021. Sejak awal tahun, pelatih dan atletnya belum menerima kejelasan uang honor bulanan periode Januari - Maret 2021.

"Kalau mau menjadi juara, tentunya hak-hak atlet dipenuhi. Namun, sampai saat ini tak kunjung cair. Saya prihatin sekali hal tersebut dan saya mendesak Pemprov menargetkan juara di PON Papua," jelas mantan DPR RI ini.

Ditambahkan pria asal Madiun ini, kondisi ini sangat mengganggu dari konsentrasi dari pelatih hingga atlet yang akan berangkat ke PON di Papua. "Saya yakin masih ada cabor lainnya yang mengalami seperti cabor Bulutangkir. Kami berharap agar masalah ini segera diatasi," jelasnya.

Sementara itu terpisah, Ketua KONI Jatim Airlangga Satriagung membenarkan adanya masalah di cabor bulu tangkis tersebut. Menurut Airlangga, penyebab tak cairnya honor bulanan atlet dan pelatih bulu tangkis Januari hingga Maret karena saat itu cabor bulu tangkis tidak masuk dalam PNN (Puslatda New Normal).

"Kalau sudah masuk PNN semua steril dipusatkan disatu tempat dan tanpa ada komunikasi dengan pihak lain. Mereka konsentrasi penuh untuk target di PON Papua,"jelas pria yang juga pengusaha ini. 

Untuk cabor bulu tangkis, kata Airlangga, antara bulan Januari hingga Maret juga para atlet dan pelatih bulu tangkis menjalani pelatihan terpencar. "Kalau terpencar tidak bisa kami beri honor. Baru kalau sudah terpusat bisa diberi honor. Saya kira tak hanya bulutangkis saja, melainkan  sejumlah cabor lainnya mengalami hal serupa," tutupnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...