Skip to main content

Agar Target Menang, Komisi E Jatim Desak Pemprov Penuhi Honor Atlet


Mediabidik.com
- Komisi E DPRD Jatim menuding Pemprov Jatim tak serius untuk melakukan pembinaan cabor (cabang olahraga) di Jatim terlebih dalam menghadapi PON di Papua.

"Saya mengambil contoh ketidak seriusan Pemprov yang tak peduli terhadap pembinaan olahraga untuk PON Papua salah satunya cabor bulu tangkis," jelas anggota Komisi E DPRD Jatim Ida Bagus Nugroho, Selasa (21/9/2021).

Diungkapkan politisi PDIP, tragis benar nasib tim Bulu Tangkis Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021. Sejak awal tahun, pelatih dan atletnya belum menerima kejelasan uang honor bulanan periode Januari - Maret 2021.

"Kalau mau menjadi juara, tentunya hak-hak atlet dipenuhi. Namun, sampai saat ini tak kunjung cair. Saya prihatin sekali hal tersebut dan saya mendesak Pemprov menargetkan juara di PON Papua," jelas mantan DPR RI ini.

Ditambahkan pria asal Madiun ini, kondisi ini sangat mengganggu dari konsentrasi dari pelatih hingga atlet yang akan berangkat ke PON di Papua. "Saya yakin masih ada cabor lainnya yang mengalami seperti cabor Bulutangkir. Kami berharap agar masalah ini segera diatasi," jelasnya.

Sementara itu terpisah, Ketua KONI Jatim Airlangga Satriagung membenarkan adanya masalah di cabor bulu tangkis tersebut. Menurut Airlangga, penyebab tak cairnya honor bulanan atlet dan pelatih bulu tangkis Januari hingga Maret karena saat itu cabor bulu tangkis tidak masuk dalam PNN (Puslatda New Normal).

"Kalau sudah masuk PNN semua steril dipusatkan disatu tempat dan tanpa ada komunikasi dengan pihak lain. Mereka konsentrasi penuh untuk target di PON Papua,"jelas pria yang juga pengusaha ini. 

Untuk cabor bulu tangkis, kata Airlangga, antara bulan Januari hingga Maret juga para atlet dan pelatih bulu tangkis menjalani pelatihan terpencar. "Kalau terpencar tidak bisa kami beri honor. Baru kalau sudah terpusat bisa diberi honor. Saya kira tak hanya bulutangkis saja, melainkan  sejumlah cabor lainnya mengalami hal serupa," tutupnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni