Skip to main content

H.Suwandy Anggota DPRD Jatim Tolak Cukai Hasil Tembakau Naik


Mediabidik.com
- Anggota DPRD Jatim fraksi Partai NasDem H.Suwandy Firdaus berharap, pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji ulang kenaikkan cukai hasil tembakau, khususnya untuk sigaret kretek tangan (SKT) pada tahun depan.

"Perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang rencana pemerintah menaikkan cukai rokok terutama SKT," kata Abah Suwandy, Jumat  (3/9/2021).

Suwandy yang juga Wakil Ketua FSP RTMM Jawa Timur ini menyebut, walau besaran kenaikan tarif cukai rokok 2022 belum dipastikan, pelaku industri khawatir apabila pemerintah menaikkan cukai SKT, beban dan tekanan industri padat karya ini akan makin besar.

Pasalnya, akibat kenaikan cukai yang sangat tinggi dan hampir sama dengan sigaret kretek mesin (SKM), banyak pabrikan SKT kelabakan dan bahkan gulung tikar, sehingga berimbas terhadap banyaknya pengurangan tenaga kerja.

"Apalagi adanya rencana kenaikan cukai rokok 2022 ini membebani terutama bagi SKT. Sejak 2015, SKT mengalami penurunan karena kenaikan cukai yang drastis dalam setiap tahunnya. Hal ini menjadi pukulan berat bagi kami," ujar Suwandy Firdaus.

Suwandy yang juga Anggota DPRD Jatim Fraksi NasDem Komisi ketenagakerjaan ini mengatakan, selama ini industri sangat terpukul akibat pandemi Covid-19.

Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga telah mempengaruhi biaya operasional pabrik, serta menyebabkan adanya penurunan produksi.

"Tidak adanya kenaikan cukai di tahun 2021, sangat membantu kami sebagai pekerja rokok, sehingga SKT kami bertahan," ungkap Ketua DPW Gemuruh NasDem ini.

Itulah sebabnya, dia berharap dalam kebijakan cukai 2022, pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap tenaga kerja, agar nasibnya tidak sama seperti 5 tahun ke belakang.

"Kami berharap produksi bisa segera normal lagi dengan Prokes yang ketat. Kami ingin segera bisa seratus persen agar pemenuhan target produksi di pasar," sebut dia.

Abah Suwandy mengungkapkan, penerapan PPKM yang menghambat operasional serta rencana kenaikan cukai rokok pada 2022, telah mengkhawatirkan para pekerja. Pihaknya secara tegas menolak kenaikan cukai rokok tahun 2022.

"Mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka akan terancam kehilangan pekerjaan bila permintaan pasar terhadap produk SKT menurun, seiring kenaikan cukai yang tinggi ditambah dengan berkurangnya daya saing terhadap rokok yang diproduksi mesin saat ini," katanya.

Dalam RAPBN 2022, pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai Rp 203,9 triliun, tumbuh 11,9 persen dari outlook di 2021, sebesar Rp 179,6 triliun. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk menaikkan tarif cukai rokok tersebut pada tahun 2022.

Kendati belum ditetapkan besaran angka kenaikan cukai rokok di tahun depan, tetapi menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kenaikan tarif cukai ini dipastikan akan mendorong penerimaan di 2022.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama