Skip to main content

Petani dan Peternak di Jatim Terpuruk, Agatha : Kinerja Pemprov Terkesan Lamban


Mediabidik.com
- Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari mempertanyakan kinerja pemprov Jatim yang terkesan lamban dalam menangani persoalan petani, khususnya petani jagung dan peternak di Jatim yang saat ini alami keterpurukan. Kritikan dilontarkan Agatha pasca penangkapan seorang pria di Blitar yang membentangkan poster meneriakkan aspirasinya saat kunjungan kerja Jokowi ke Blitar.

"Sebenarnya tidak perlu terjadi bila antisipasi cepat dilaksanakan oleh Pemprov. Pemprov Jatim harus hadir di tengah masyarakat," kata Agatha, Kamis (09/09/21) 

Menurut Agatha, kondisi  petani dan peternak Jatim beberapa waktu belakangan ini memang berat menghadapi Pandemi Covid-19. 

"Di satu sisi harga jagung melambung, membuat harga pakan ayam naik tapi harga telur justru turun," tambah Agatha. Harga memang selalu mengikuti fluktuasi pasar, yang disebut hukum suplai dan permintaan.

Seperti diketahui sejak beberapa bulan lalu harga jagung naik. Ada serangan hama tikus di beberapa kabupaten di Jatim. Bahkan sampai ada lomba menangkap tikus. Artinya produksi jagung ada persoalan. 

Menurut Agatha, kondisi semacam ini seharusnya Pemprov Jatim bisa melakukan terobosan kebijakan, misal dengan kebijakan pemberian bansos non tunai, atau membeli produk pertanian dan peternakan dari petani dan peternak jatim untuk dijual di pasar murah. 

"Jika kasus harga telur jatuh, harga lombok jatuh, ayam dan lain lain jatuh, tapi disisi lain rakyat miskin pun tak mampu membelinya meski murah karena tak adanya ketersediaan akses, maka sudah wajib hukumnya pemprov Jatim harus hadir disana," tegasnya lagi. 

Apalagi lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini, jika  menyoroti hasil IKP (Indeks Ketahanan Pangan) 2020 yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, ternyata Provinsi Jawa Timur, sebagai lumbung pangan nasional menduduki peringkat ke-7 dari 34 Provinsi dengan indeks IKP 79.9.  Jatim berada di posisi tujuh setelah Bali, Jateng, Sulsel, DIY, Gorontalo, dan Kalsel. 

Meski produksi berlimpah namun akses rakyat apalagi di tengah masa pendemi tak sama dengan tahun-tahun sebelum pendemi. 

"Ibarat tikus mati di lumbung padi," ujarnya. 

Agatha khawatir jika kondisi ini dibiarkan terus maka bukan tidak mungkin peringkat Jatim yang sudah sempat naik akan turun.  

"Karena dalam Indeks Ketahanan Pangan menyertakan beberapa parameter yang dijadikan ukuran," jelasnya.

Agatha mendesak dinas terkait  bersinergi, menuntaskan permasalahan petani dan peternak kita. Langkah taktis penyelamatan petani melalui intervensi pemerintah mutlak dilakukan. 

"Jangan jalan sendiri-sendiri," lanjutnya.

Agatha menyarankan, pemerintah  mendorong CSR BUMD untuk memberikan stimulus berupa bantuan non tunai, dengan membeli hasil produksi petani dan peternak sehingga mampu memberikan daya ungkit yang berarti untuk sektor-sektor lain.  

"Kita selamatkan petani dan peternak  dengan memberikan kecukupan gizi anak-anak Jawa Timur sehingga angka stunting bisa ditekan, karena bantuan yang ada, rakyat bisa belanja konsumsi murah, uang mereka bisa untuk bayar SPP sekolah, sehingga anak tidak putus sekolah," katanya.

Kecukupan gizi  pada akhirnya, menurut Agatha diperlukan dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu generasi muda Jawa Timur dalam menyongsong Jawa Timur 2045. 

"Ini agar SDM di Jawa Timur sehat, aktif dan produktif," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni