Skip to main content

PTM Segera Digelar, Wara Sundari : Sebaiknya Tingkat SMP dan SMA Dulu


Mediabidik.com
- Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan pihaknya berharap ketika pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali, maka idealnya terlebih dahulu diberlakukan untuk tingkat SMP dan SMA terlebih dahulu.

"Saya berharap sebaiknya sekolah dibuka secara tatap muka untuk SMP dan SMA dulu, karena saat ini program vaksinasi untuk anak-anak minimum 12 tahun atau 12 tahun ke atas," jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (24/8/2021).

Diungkapkan oleh wanita yang akrab dipanggil Reny ini, saat ini memang tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan herd imunnity terjadi, tetapi melihat perkembangan saat ini sudah semakin banyak masyarakat taat denga protokol kesehatan. "Tentunya juga sudah banyak masyarakat untuk memulai mencari vaksin. Ini salah satu pertimbangan untuk dibukanya pembelajaran tatap muka di Indonesia termasuk di Jatim," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengatakan jika diberlakukan sekolah secara tatap muka yang harus diperhatikan antara lain jumlah siswa dan jam dibatasi,  prokes diterapkan secara ketat dengan disiplin tinggi.

"Guru atau pengajar wajib memberikan teladan terkait prokes dan saya  mengusulkan agar di sekolah bisa diterapkan aplikasi atau system peduli lindungi sehingga bisa terkontrol atau  terdeteksi beberapa siswa hari ini masuk kelas, dan juga bisa untukk memonitor siswa yang sudah vaksin dan belum,"jelasnya.

Sekedar diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka tak perlu menunggu hingga vaksinasi seluruh siswa rampung. 
Pasalnya, lanjut Nadiem, vaksinasi seluruh siswa sendiri memerlukan waktu hingga 2,5 tahun. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena para siswa akan semakin ketinggalan pembelajaran atau mengalami learning loss. 

Nadiem mengungkapkan sebelumnya sebanyak 30 persen sekolah sudah mulai dibuka sejak awal tahun. Namun, seluruh sekolah itu harus kembali ditutup dan kembali ke pembelajaran jarak jauh saat varian Delta merebak. 
Nadiem mengatakan juga ada sekitar 63 persen dari 540.979 sekolah yang sudah diperbolehkan kembali menggelar PTM. Namun, baru 26 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni