PTM Segera Digelar, Wara Sundari : Sebaiknya Tingkat SMP dan SMA Dulu

Mediabidik.com - Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana mengatakan pihaknya berharap ketika pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali, maka idealnya terlebih dahulu diberlakukan untuk tingkat SMP dan SMA terlebih dahulu.

"Saya berharap sebaiknya sekolah dibuka secara tatap muka untuk SMP dan SMA dulu, karena saat ini program vaksinasi untuk anak-anak minimum 12 tahun atau 12 tahun ke atas," jelasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (24/8/2021).

Diungkapkan oleh wanita yang akrab dipanggil Reny ini, saat ini memang tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan herd imunnity terjadi, tetapi melihat perkembangan saat ini sudah semakin banyak masyarakat taat denga protokol kesehatan. "Tentunya juga sudah banyak masyarakat untuk memulai mencari vaksin. Ini salah satu pertimbangan untuk dibukanya pembelajaran tatap muka di Indonesia termasuk di Jatim," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengatakan jika diberlakukan sekolah secara tatap muka yang harus diperhatikan antara lain jumlah siswa dan jam dibatasi, prokes diterapkan secara ketat dengan disiplin tinggi.

"Guru atau pengajar wajib memberikan teladan terkait prokes dan saya mengusulkan agar di sekolah bisa diterapkan aplikasi atau system peduli lindungi sehingga bisa terkontrol atau terdeteksi beberapa siswa hari ini masuk kelas, dan juga bisa untukk memonitor siswa yang sudah vaksin dan belum,"jelasnya.

Sekedar diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka tak perlu menunggu hingga vaksinasi seluruh siswa rampung.

Pasalnya, lanjut Nadiem, vaksinasi seluruh siswa sendiri memerlukan waktu hingga 2,5 tahun. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena para siswa akan semakin ketinggalan pembelajaran atau mengalami learning loss.

Nadiem mengungkapkan sebelumnya sebanyak 30 persen sekolah sudah mulai dibuka sejak awal tahun. Namun, seluruh sekolah itu harus kembali ditutup dan kembali ke pembelajaran jarak jauh saat varian Delta merebak.

Nadiem mengatakan juga ada sekitar 63 persen dari 540.979 sekolah yang sudah diperbolehkan kembali menggelar PTM. Namun, baru 26 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog