Skip to main content

Angka Kematian Ibu dan Bayi Tinggi, Komisi E Dorong Pemprov Inten Koordinasi Dengan Pemda


Mediabidik.com - Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Jawa Timur selama Januari sampai Juli 2021 melampaui angka total 12 bulan pada tahun sebelumnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengatakan pada tahun 2018, tercatat AKI dan AKB di Jawa Timur mencapai 522 kasus. Sementara pada tahun 2019 tercatat 520 kasus, dan 565 kasus pada tahun 2020.

"Sementara dari Januari sampai Juni 2021 tercatat ada 329 kasus, ditambah lagi pada bulan Juli tercatat 311 kasus, jadi total 640 kasus," terang wanita yang akrab dipanggil Tari, Rabu (25/8/2021).

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, naiknya angka AKI dan AKB di Jawa Timur disebabkan oleh banyak faktor, terlebih selama di masa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, selama pandemi ibu hamil merasa khawatir dan takut berkunjung ke pelayanan kesehatan.

"Ini karena banyak ibu hamil yang takut terpapar Covid-19. Terlebih lagi berita berita hoax yang disebar oleh oknum menjadikan ibu hamil takut, baik terkait Covid-19 itu sendiri maupun terkait vaksinasi," tambahnya.

Menurut Tari, kematian ibu hamil merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan suatu negara. Sehingga, penting untuk meningkatkan perlindungan ibu hamil dari Covid-19 dengan cara memberi pelayanan khusus, skrining dan vaksinasi.

Tari mendorong Pemerintah Jawa Timur lebih intens berkoordinasi dengan kepala daerah se-Jawa Timur, terutama daerah yang masih sangat tinggi angka AKI nya. Terlebih terkait fasilitas dan pelayanan kesehatan ibu hamil hingga ke tingkatan desa.

Terkait fungsi legislasi, Tari mengatakan, meskipun sudah ada Perda Kesehatan tahun 2014 dan upaya kesehatan tahun 2016, namun pihaknya belum dapat memprediksi kapan berakhir pandemi Covid-19 ini. Ia menegaskan, jika diperlukan ada usulan raperda, pihaknya ajan segera mengkaji bersama OPD terkait atau cukup Peraturan Gubernur.

Lebih lanjut Tari mengatakan, mengacu pada APBD Jawa Timur 2021, anggaran untuk Dinas Kesehatan berkisar 13,4%. Meski demikian, khusus anggaran untuk pelayanan ibu dan anak sangat minim.
Pihaknya juga masih memberikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang perubahan yang akan dibahas bulan depan melalui pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun anggaran 2021. Tentu, pengakajian tersebut dikhususkan guna memprioritaskan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil.

"Salah satu keberhasilan masa depan bangsa adalah kualitas kesehatan Ibu hamil dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kami Komisi E berkomitmen mendukung pemerintah Jawa Timur untuk memprioritaskan permasalahan kesehatan," tandasnya. (rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
214 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more