Datangi LVRI, Gerindra Jatim Siap Tampung Keluhan Veteran

Mediabidik.com - Bertepatan dengan Hari Veteran Nasional Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad, berkunjung ke DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Gedung Juang Jl. Mayjend Sungkono Surabaya.

Hadir juga dalam momen tersebut Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jatim, Bambang Haryo Soekartono, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Kader, Hidayat, Wakil Ketua Bidang Pengembangan UMKM, Kusriyanto, serta pengurus DPC Gerindra Surabaya, Bagiyon.

Kedatangan rombongan disambut langsung Ketua LVRI, Ismadi Wakil Ketua, Sugiarto dan Brigjen TNI (Pur) Drs.Ismadi. Penyambutan dibuka dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan langsung pada Anwar Sadad.

"Kunjungan ini sebagai wujud perhatian Partai Gerindra kepada para veteran yang jauh berjuang lebih dahulu untuk kita. Tentunya spirit beliau-beliau patut kita serap dan kita teladani," ucap Anwar Sadad, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, beberapa aspirasi juga diutarakan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim, tersebut diantaranya pemakaman bagi veteran hingga asuransi jaminan kesehatan yang dimiliki oleh para veteran.

Seperti halnya hak pemakaman yang tak semuanya mendapatkan jatah di Taman Makam Pahlawan (TMP) serta fasilitas BPJS yang masih kelas 3. "Mereka ini kan singa tua, kalau kata pak Prabowo, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang telah dilakukan untuk kemakmuran bangsa kita," kata Sadad.

"Dari sini kita tahu kesejahteraan mereka kurang. Kita telah tampung aspirasi mereka, kita akan tindak lanjuti secepat mungkin," imbuh Sadad.

Keluarga Ponpes Sidogiri itu mengatakan, seharusnya negara juga memberikan perhatian besar kepada para veteran ini. Misalnya, dalam bentuk bantuan kegiatan veteran.

Karena menurut catatan, dari tahun ke tahun sumbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada organisasi veteran ini makin mengecil. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya," tegasnya.

Di Jatim, jumlah veteran setidaknya ada 9.000 orang. Bagi Gerindra, jika negara membebaskan para veteran dari kewajiban membayar PBB dan PLN, atau biaya lainnya ditanggung negara, hal tersebut sangat berarti.

"Menurut saya ini tidak akan terlalu membebani keuangan negara. Karena sumbangsih mereka bagi negara ini tak ternilai harganya," pungkas wakil Ketua DPRD Jatim ini.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog