Skip to main content

Dewan Minta Pemkot Sinkronisasi Data Anak Yatim Piatu Dampak Pandemi


Mediabidik.com
– Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya melakukan sinkronisasi dan validasi data anak-anak terdampak pandemi, yang menjadi yatim, piatu, bahkan yatim piatu. Contohnya, data Dinsos sejumlah 359 anak, di dapat dari data yang masuk di pemulasaraan jenazah yang dilakukan di TPU, namun data Dinkes 238 anak, tercatat dari hasil swab positif dan RS.

Hal ini disampaikan Herlina Harsono Njoto anggota Komisi D DPRD Surabaya, yang  mengatakan jika validasi data perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah anak terdampak pandemi yang sebenarnya (akurat).

"Data yang disampaikan Dinkes dan Dinsos bisa saja bertambah, misalnya pada anak-anak yang orangtuanya meninggal akibat pandemi, tapi tidak melaporkan hasil swab dan dimakamkan di makam warga/makam kampung. RT RW perlu dilibatkan agar Pemkot Surabaya bisa mendapatkan data angka anak terdampak pandemi secara riil," ucapnya. Kamis (26/08/2021)

Politisi perempuan Partai Demokrat ini menyampaikan jika Pemkot Surabaya bisa melakukan penanganan secara cepat dan cermat dengan menggunakan program kegiatan di asrama bibit unggul.

"Tinggal menambahkan jumlah anggaran di program kegiatan tersebut, sehingga dapat menampung/mencukupi kebutuhan anak anak terdampak pandemi," tandasnya.

Namun Herlina juga mendorong agar Pemkot juga memikirkan, bagaimana agar anak anak tersebut tidak perlu harus masuk Asrama Bibit Unggul tapi bisa mendapatkan support anggaran.

Pasalnya, kata Herlina, tempat terbaik bagi pertumbuhan anak-anak adalah dikelilingi orang-orang yang menyayangi, tidak harus di asrama.

Tapi support anggaran untuk anak-anak tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan, sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sandang pangan papan mereka tercukupi.

"Batasan perlu diberikan, agar anak-anak yang mendapat intervensi bantuan Pemkot benar-benar warga asli Surabaya yang menetap cukup lama di Surabaya, bukan warga pendatang," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni