Skip to main content

Tekan Covid di Malang Raya, Legislator Demokrat Minta Pemerintah Maksimalkan Pelayanan Rumah Sakit


Mediabidik.com
- Anggota DPRD Jatim Dr.Agus Dono Wibawanto minta Pemerintah untuk memaksimalkan rumah sakit yang dikelola perguruan tinggi di kota Malang untuk menangani pasien Covid-19. Kebijakan itu perlu dilakukan untuk menekan angka kematian akibat pandemi Covid 19 di kota Malang yang masih cukup tinggi.

"Untuk menampung tingginya pasien Covid 19 pemerintah harus memanfaatkan rumah sakit tipe B dan rumah sakit yang ada yang dikelola oleh perguruan tinggi di kota Malang. Disitu ada rumah sakit yang dikelola Universitas Muhammadiyah, Brawijaya (Universitas Brawijaya) dan Unisma, tentunya itu bisa membantu untuk menekan angka kematian yang cukup tinggi," katanya, Senin (16/8/2021)

Dikatakan Agusdono, pemerintah pusat harus mengucurkan anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan peralatan rumah sakit tipe B dan yang dikelola kampus tersebut.

Agar fasilitas yang ada dan kapasitasnya bisa menampung lebih banyak pasien Covid 19 dan bisa melakukan tindakan medis maksimal, jika pasien Covid 19 datang dalam kondisi parah.

"Juga harus dibangun Rumah Sakit lapangan agar jika terjadi pasien yang tinggi maka semuanya akan tertampung dan terlayani sehingga pasien bisa segera mendapatkan tindakan medis," tambah politisi Partai Demokrat itu.

Agusdono menilai, tingginya angka kematian yang ada di Malang Raya tersebut disebabkan karena selama ini pasien Covid 19 yang ada di sekitar Malang datang ke rumah sakit tersebut.
 
Hal itu karena di kota Malang terdapat rumah sakit tipe A yaitu RS Saiful Anwar. Selain itu, wikayah Malang Raya menjadi kota pariwisata sehingga mobilitas masyarakat yang ada di wilayah itu cukup tinggi.

Anggota Komisi C tersebut berharap agar masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan,  supaya penularan Covid 19 bisa ditekan dan pandemi segera bisa berakhir.

"Kota Malang sebagai Kota transit pariwisata dan pendidikan walaupun banyak penyekatan semua warga Malang akan ke Malang," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni