Skip to main content

Dewan Desak Walikota Segera Isi Kursi Kosong Dirut PDAM Surya Sembada


Mediabidik.com
– Kekosongan kursi jabatan Direktur Utama PDAM Surya Sembada dikhawatirkan berdampak pada menurunnya kinerja BUMD sektor air milik Pemkot Surabaya tersebut. 

Untuk itu, kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz, secepatnya jabatan Dirut PDAM Surya Sembada yang sekarang kosong harus diisi.

"PDAM saat ini seperti sebuah kapal yang harus ada nahkodanya, agar kapal tidak oleng. Untuk itu kami mendesak Pemkot Surabaya harus segera mengisi kekosongan kursi Dirut Utama PDAM Surya Sembada." ujarnya di Surabaya, Jumat (3/08/21).

Mahfudz menegaskan, ketika sebuah perusahaan tidak ada Dirut nya maka siapa yang menjalankan roda bisnisnya, siapa yang mengeluarkan produk, siapa yang mengambil keputusan strategis, siapa yang memimpin jalannya organisasi perusahaan, ini sangat bahaya sekali jika berlama-lama jabatan Dirut PDAM kosong. 

"Jadi tidak ada pengambilan keputusan strategis di PDAM ini mustahil perusahaan berkinerja baik." tegasnya.

Dengan kekosongan kursi Dirut PDAM Surya Sembada, kata Mahfudz, apakah mau Pemkot Surabaya melihat kinerja PDAM hancur berantakan, jika hal ini terjadi jelas preseden buruk bagi PDAM Surya Sembada yang selama ini berkinerja baik." tegas politisi PKB Kota Surabaya ini.

Ia menganalogikan, apapun yang terjadi ketika kapal tidak ada nahkodanya, maka harus muncul nahkoda baru agar kapal tetap jalan.

"Inilah yang terjadi di PDAM Surya Sembada, kami menyoroti betul jabatan Dirut PDAM yang kini kosong." tuturnya.

Nah saat ini, tambah Mahfudz, Pemkot Surabaya belum menunjuk Plt maupun Pjs Dirut PDAM Surya Sembada, kami di Komisi B mendesak agar jabatan Dirut segera diisi.

Saat ditanya apakah Pemkot Surabaya harus konsultasi terlebih dahulu ke dewan, sebelum mengisi kursi Dirut PDAM, Mahfudz mengatakan, konsultasi dulu ya Alhamdulillah. "Tidak konsultasi ya Innalilahi." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...