Skip to main content

Pimpinan Dewan Kaget, Penduduk Miskin di Jatim Tembus 1,7 Juta Jiwa


Mediabidik.com
- Angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur ternyata cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, penduduk miskin ekstrem di Jawa Timur mencapai 1,7 juta orang atau 4,4 persen. 

Sementara itu di provinsi Jawa lainnya yakni Jawa Barat,  jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6% dam  Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad mengaku kaget dengan tingginya angka kemiskinan ekstrim di Jatim.

Menurut dia, tingginya angka kemiskinan ekstrim di Jatim itu berbanding terbalik dengan sederet capaian keberhasilan yang dipamerkan oleh Pemprov Jatim.

"Terkait dengan angka kemiskinan ekstrem sampai pada angka 1,7 juta orang atau 4,4% dari total penduduk Jawa Timur, ini relatif yang sangat tinggi. Menjadi mengagetkan karena pada sisi lain Gubernur menyampaikan di hadapan publik keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Jawa Timur," katanya pada Selasa (31/8/2021).

Ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu menandaskan, sederet penghargaan seperti capaian tertinggi investasi ternyata tidak mampu mengangkat warga Jatim dari jurang kemiskinan.

"Penghargaan dari bkpm misalnya bahwa Jawa Timur juara dan dalam hal investasi dalam negeri kemudian produktivitas pertanian menggeliat karena pertumbuhan pertanian semakin membaik," katanya.

Sekadar diketahui, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 dollar AS  PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 dollar AS PPP sebagai batas poverty.

Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga 1 dollar AS.

Anwar Sadad juga menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2021. Pasalnya, penyerapan yang tidak optimal itu hanya akan menghambat pemulihan ekonomi Jatim ditengah pandemi.

"Ketika Presiden Jokowi kemarin menegur bahwa penyerapan APBD Jatim minim gubernur memberikan counter bahwa penyerapan APBD Jawa Timur lebih baik dari tahun lalu. APBD memang hanya stimulan, tetapi stimulasi tersebut bisa menggerakkan perekonomian Jawa Timur akan tetapi kalau sampai september 2021 masih kecil masyarakat tidak terstimulasi untuk menggerakkan ekonominya," tambahnya.

Anwar Sadad berharap agar Pemprov Jatim melakukan terobosan untuk melakukan kebijakan guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Dia berharap agar para birokrat handal di lingkungan Gubernur Khofifah segera merumuskan kebijakan yang extra-ordinary, agar perekonomian Jawa Timur segera bangkit dan penduduk miskin ekstrem bisa segera ditekan.

"Harapan saya teknokrat teknokrat yang ada di lingkungan sekitar itu Gubernur benar-benar merumuskan langkah-langkah yang tidak biasa. Langkah-langkah yang extra ordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi membuat terobosan inovasi yang memang memiliki dampak besar tidak hanya sebatas bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa yang keren saja," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni