Skip to main content

Pimpinan Dewan Kaget, Penduduk Miskin di Jatim Tembus 1,7 Juta Jiwa


Mediabidik.com
- Angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur ternyata cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, penduduk miskin ekstrem di Jawa Timur mencapai 1,7 juta orang atau 4,4 persen. 

Sementara itu di provinsi Jawa lainnya yakni Jawa Barat,  jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6% dam  Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad mengaku kaget dengan tingginya angka kemiskinan ekstrim di Jatim.

Menurut dia, tingginya angka kemiskinan ekstrim di Jatim itu berbanding terbalik dengan sederet capaian keberhasilan yang dipamerkan oleh Pemprov Jatim.

"Terkait dengan angka kemiskinan ekstrem sampai pada angka 1,7 juta orang atau 4,4% dari total penduduk Jawa Timur, ini relatif yang sangat tinggi. Menjadi mengagetkan karena pada sisi lain Gubernur menyampaikan di hadapan publik keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Jawa Timur," katanya pada Selasa (31/8/2021).

Ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu menandaskan, sederet penghargaan seperti capaian tertinggi investasi ternyata tidak mampu mengangkat warga Jatim dari jurang kemiskinan.

"Penghargaan dari bkpm misalnya bahwa Jawa Timur juara dan dalam hal investasi dalam negeri kemudian produktivitas pertanian menggeliat karena pertumbuhan pertanian semakin membaik," katanya.

Sekadar diketahui, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 dollar AS  PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 dollar AS PPP sebagai batas poverty.

Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga 1 dollar AS.

Anwar Sadad juga menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2021. Pasalnya, penyerapan yang tidak optimal itu hanya akan menghambat pemulihan ekonomi Jatim ditengah pandemi.

"Ketika Presiden Jokowi kemarin menegur bahwa penyerapan APBD Jatim minim gubernur memberikan counter bahwa penyerapan APBD Jawa Timur lebih baik dari tahun lalu. APBD memang hanya stimulan, tetapi stimulasi tersebut bisa menggerakkan perekonomian Jawa Timur akan tetapi kalau sampai september 2021 masih kecil masyarakat tidak terstimulasi untuk menggerakkan ekonominya," tambahnya.

Anwar Sadad berharap agar Pemprov Jatim melakukan terobosan untuk melakukan kebijakan guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Dia berharap agar para birokrat handal di lingkungan Gubernur Khofifah segera merumuskan kebijakan yang extra-ordinary, agar perekonomian Jawa Timur segera bangkit dan penduduk miskin ekstrem bisa segera ditekan.

"Harapan saya teknokrat teknokrat yang ada di lingkungan sekitar itu Gubernur benar-benar merumuskan langkah-langkah yang tidak biasa. Langkah-langkah yang extra ordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi membuat terobosan inovasi yang memang memiliki dampak besar tidak hanya sebatas bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa yang keren saja," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama