Skip to main content

Peringati HUT RI ke 76, PKS Jatim Minta Pemprov Tingkatkan Sense of Crisis dan Sense of Urgency


Mediabidik.com
- Dalam kegiatan upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan RI ke 76 yang digelar PKS Jatim, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kesadaran akan krisis (sense of crisis) dan kesadaran akan kesigapan bertindak (sense of urgency). 

Hal itu karena angka dari data statistik per tanggal 17 Agustus 2021 untuk Jawa Timur masih menempati urutan ke-4 di Indonesia. Kasus positif sejak outbreak 2 Maret 2021, jumlah kasus positif telah mencapai 358.029 ribu jiwa dan korban meninggal mencapai 25.342 jiwa. Alhamdulillah yang dinyatakan sembuh mencapai 302.561 jiwa. 

Ditegaskan Irwan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi juga berdampak kepada kondisi ekonomi  warga Jawa Timur. 
Dalam kuartal 1 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga terkontraksi 0.44 %. Akibat Pandemi Covid-19 , jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah, begitu juga jumlah masyarakat miskin diproyeksikan akan bertambah. Banyak warga kita yang sudah terkena Pemutusan Hubungan Kerja. 

UMKM di Jawa Timur mengalami penurunan omzet penjualan bahkan banyak UMKM tidak ada penjualan sama sekali atau tutup sementara usahanya. 

"Hari-hari kedepan adalah hari yang berat bagi kita semua. Bukan hanya bagi warga Jawa Timur, tetapi bagi seluruh warga Indonesia bahkan dunia di 200 negara. Dunia sedang menghadapi fase turbulensi yang semakin tak menentu arahnya," ujar Kang Irwan. 

Ia menambahkan, setiap negara berjuang untuk mengatasi krisis Pandemi Covid -19 dan dampak yang ditimbulkannya dengan cara dan jalannya masing-masing. Kemampuan dan kecakapan masing-masing negara dalam mengatasi krisis ini akan menentukan masa depan negara tersebut.

Khusus Jawa Timur, ia berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar lebih gerak cepat menghadapi berbagai tantangan  di Jatim. 

'PKS Jatim meminta agar Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi mampu menyalakan keyakinan.  Mudah-mudahan Bu Gubernur bisa menjadi seperti yang diharapkan masyarakat," harap pria 45 tahun itu. 
PKS Jatim juga meminta  peningkatan sinergisitas antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota.

"Desain kebijakan publik seharusnya memenuhi tiga prasyaratan utama, yakni harus tepat manfaat, tepat sasaran dan tepat waktu. Pemerintah provinsi harus mengupayakan dengan keras agar semua dapat tercapai," harapnya.

Irwan kemudian menambahkan, untuk mengantisipasi krisis ekonomi, pemerintah propinsi  untuk terus fokus kepada upaya-upaya penyelamatan ekonomi masyarakat menengah-bawah. Bangun sistem jaringan pengaman sosial yang kuat! 

"Saatnya stimulus ekonomi itu diberikan dan diprioritaskan rakyat miskin, rentan miskin, kelas menengah pekerja informal, para buruh pabrik, petani-nelayan, dan pelaku UMKM yang paling terdampak dari krisis Pandemi Covid-19. Merekalah yang harus diprioritaskan mendapatkan proteksi ekonomi," harapnya. 

Ia kemudian menyampaikan bahwa PKS siap menjadi mitra strategis pemerintah yang turut serta membantu mencarikan berbagai solusi untuk masyarakat. 

Untuk momentum kemerdekaan RI-76 misalnya, dalam skala nasional, PKS akan menggelar program 1,7 Juta Paket Sembako Covid. 

"PKS Jatim insya Allah akan menyumbangkan lebih dari 100 ribu paket sembako yang dibagi ke masyarakat terdampak Covid-19 yang ada di Jatim. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan kerja seluruh unsur pengurus DPW, DPD, DPC, dan ranting. Serta seluruh anggota pelopor dan penggerak PKS. Selain itu juga seluruh anggota dewan provinsi jatim dan kab/kota se-Jawa Timur" pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni