Skip to main content

Covid-19 Terus Melonjak, Fraksi PDI -P Jatim Usul Dibentuk Isoter di Tiap Desa


Mediabidik.com
- Melonjaknya kasus Covid- 19 yang saat ini masih terjadi di Jatim, termasuk banyaknya muncul kasus covid klaster keluarga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menyarankan pembentukan pusat isolasi terpadu dan terpusat (isoter) di tiap-tiap balai desa maupun kelurahan yang ada di Jawa Timur.

Menurut Untari, persebaran kluster keluarga, harus menjadi perhatian serius antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten-kota di bawahnya. Melalui pusat isolasi terpadu dan terpusat ini, setidaknya dapat menekan persebaran kluster keluarga.

"Covid sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan isoter di tiap desa dan kelurahan, ini karena menyeruaknya semakin luas," ungkap Sri Untari, , Minggu (2/8/21).

Untuk mempersiapkan isolasi terpadu ini, kata Untari, tentunya harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti bed, kamar tidur, dan oksigen yang memadai.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isoter.

Anggaran yang dapat dilakukan refocusing, lanjutnya, dapat berupa anggaran refocusing pemerintah daerah, dan anggaran refocusing pemerintah provinsi. Serta dapat juga menggunakan dana desa, yang oleh pemerintah pusat, penggunaannya dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Ini semua dihitung dan masing-masing ini akan dibantu dengan jumlah populasi yang berbeda maka bed akan berbeda juga," ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut berpandangan, langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan. Berkaca dari efektivitas Kampung Tangguh dapat melakukan penanganan pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro.

"Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan yang ada. Mereka bisa direkrut untuk membantu penguatan kampung tangguh," jelas Untari.

Apabila langkah ini akan dijalankan oleh pemerintah, harus ada sosialisasi secara masif kepada warga di tiap daerah, melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiap kelurahan maupun kecamatan.

Hal ini, terang Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini, penting untuk dilakukan sehingga tidak ada lagi fenomena masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan pusat isolasi ataupun memberikan stigma negatif kepada warga yang terinfeksi Covid-19.

"Nanti bisa ada rembuk warga bahwa Covid bukan penyakit yang harus dijauhi oleh masyarakat. Yang kena Covid-19 harus dibantu, bukan dijauhi," tuturnya.

Selain itu, pelaksanaan isolasi terpadu dapat memberikan ketenangan secara psikologis bagi pasien Covid-19. Pasalnya, pasien lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya.

Pemberian dukungan secara moril dari masyarakat disekelilingnya juga memiliki kontribusi cukup besar untuk mempercepat pemulihan warga terinfeksi Covid-19.

"Kita kampanyekan, melalui psikis yang sehat dan mental yang kuat, maka akan memperkuat dan menjaga imun kita untuk lebih fit," ungkapnya.

Melalui langkah ini, wanita asli Malang ini meyakini program penguatan Kampung Tangguh di Jawa Timur dengan pembentukan pusat isolasi terpadu di tiap desa dan kelurahan akan mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Jawa Timur.

"Bisa lewat gotong royong semua orang di desa. Karena penyakit ini bisa menyasar siapa saja dan bisa menjangkit siapa saja. Psikis juga harus dapat perhatian. Saya kira kalau itu dilakukan dengan cara mikro, bisa cepat memutus mata rantai Covid-19," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63