Skip to main content

Dewan "Marah" Masih Ada Sekolah Wajibkan Siswa Bayar Uang Seragam


Mediabidik.com
– Dalam situasi ekonomi sulit selama badai pandemi Covid-19 melanda negeri ini, anggota DPRD Kota Surabaya sangat 'MARAH' jika sekolah di Surabaya masih mewajibkan membayar secara cash seragam sekolah.

"Warga lagi susah dari sisi materi, karena ekonomi yang hancur selama pandemi. Lantas jangan lagi warga dibebankan bayar seragam sekolah, wong hampir dua tahun ini yo sekolah dilakukan daring atau online." tegas Baktiono, Ketua Fraksi PDIP Kota Surabaya, Selasa (16/08/21).

Ia mengatakan, pihak sekolah SD dan SMP harusnya berkaca pada nurani untuk meringankan beban ekonomi wali murid, dengan tidak mewajibkan bayar cash seragam sekolah anak didiknya. 

"Meski daring, namun proses pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 sudah berjalan sejak akhir Juni, tapi ada saja pihak sekolah mewajibkan siswanya bayar seragam sekolah di muka, ini sudah keterlaluan." kata Baktiono, legislator Surabaya lima periode ini. 

Baktiono menjelaskan, banyak laporan warga yang masuk kepada dirinya perihal uang seragam sekolah. Untuk itu Ia meminta pihak sekolah jangan memaksa siswa untuk membayar uang seragam di muka, atau di sekolah dengan secara wajib.

Ia menambahkan, harusnya dengan kondisi saat ini terutama sekolah swasta, harusnya pihak sekolah memberi keleluasaan kepada siswa untuk beli seragam sekolah di luar, bisa pinjam, bisa jahit sendiri di luar asal warna seragamnya sama. 

Untuk sekolah negeri, tegas Baktiono, harusnya juga berlaku sama dengan swasta soal seragam sekolah. Harusnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah merancang, bagaimana seragam sekolah baik SD maupun SMP Negeri bisa diberikan secara gratis tanpa harus memakai dana APBD.

Caranya bagaimana, tutur Baktiono, Dispendik bisa mengeksekusi dana CSR perusahan-perusahaan yang  berdomisili di Surabaya, untuk intervensi seragam sekolah agar diberikan secara gratis kepada siswa-siswi. 

Ia menerangkan, dikawasan SIER saja berdiri ribuan industri, belum lagi perusahaan lainnya di luar zona SIER tapi berada di Surabaya, baik perusahaan skala sedang hingga skala internasional dimana dana CSR kami yakin bisa membiayai seragam sekolah. 

"Perusahaan tidak perlu takut menyalahi hukum, karena sudah kita buat Perda tentang, CSR. Dimana dana CSR dikelola oleh forum CSR itu sendiri, disini forum ini bisa koordinasi dengan Pemkot Surabaya, agar dana CSR yang diberikan ke masyarakat tidak sama dengan program Pemkot Surabaya."jelas Baktiono.

Ia kembali menambahkan, untuk dana CSR di segmen seragam sekolah seingat dirinya hingga sampai saat ini belum pernah ada. Jadi intervensi seragam sekolah untuk diberikan secara ini sangat perlu, terlebih dimasa pandemi saat ini dimana keuangan keluarga sedang morat-marit. 

Nah kebetulan sebentar lagi kita akan bahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kota Surabaya tahun anggaran 2021, ujar Baktiono, pembahasannya nanti akan diteliti hingga tingkat komisi komisi.

"Kita minta dalam pembahasan PAK jangan sampai lupa ada hak-hak dasar warga Kota Surabaya yang harus juga diprioritaskan yaitu, sekolah juga perlu perhatian khusus dari Pemkot Surabaya, agar jangan sampai membebani orang tua siswa." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...