Mediabidik.com - Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti mengatakan sudah tepat Presiden memberikan porsi utama pelibatan sektor UMKM dalam peningkatan investasi. Kemitraan strategis pelaku UMKM denagn perusahaan besar menjadi pola yang akan dibangun sehingga bisa menggerakan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Apalagi mayoritas pelaku usaha kita sebesar 98 % adalah sektor UMKM, dan menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61 persen. Selain itu UMKM juga menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97% dari total tenaga kerja, serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
"Oleh karenanya perlu dilakukan penguatan UMKM khususnya merespon era disruptif dan adaptasi perilaku pasar akibat pandemi yaitu peningkatan digitalisasi UMKM sehingga mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global," ujar wanita yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) PDIP Jatim saat dikonfirmasi, Selasa (17/8/2021).
Diungkapkan oleh Erma, sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Perlu ditingkatkan lagi karena potensi pasar yang sangat besar. Data Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.
Menurut Erma, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga sangat dipengaruhi kekuatan sektor UMKM. Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur mencapai 9,7 juta UKM dan menyumbang 57,52% PDRB Jatim, serta menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja di tengah gelombang PHK oleh industri. Di masa pandemi, justru pertumbuhan UMKM di Jatim mengalami peningkatan yaitu mencapai rata-rata 414.000 pertahun.
"Hal ini membuktikan UMKM menjadi penyangga perekonomian di situasi krisis. Oleh karenanya Gubernur dan Dinas terkait harus memastikan pelaku UMKM dapat mengambil porsi dalam potensi transaksi digital yang terus meningkat. Harus ada data berapa persen pelaku UMKM Jawa Timur yang tergabung aplikasi platform marketplace yang ada dan berapa keuntungan yang didapat dari perdagangan elektronik. Selain itu juga harus dipastikan pertumbuhan investasi pada RAPBD depan sudah mempertimbangkan keterlibatan sektor UMKM untuk mendapatkan nilai tambah dari investasi tersebut," lanjutnya.
Dengan demikian, kata Erma akan terbangun pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga akan mengurangi rasio gini atau ketimpangan pendapatan. Dinas Koperasi dan UMKM jangan hanya memberikan pelatihan digital marketing aja tetapi juga harus mendampingi pelaku UMKM sampai bisa eksis dalam perdagangan digital.
Satu lagi yang menjadi perhatian Presiden, kata Erma adalah meningkatkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan dengan memperkua perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jawa Timur sebagai provinsi penyanggah pangan nasional harus terus meningkatkan produktivitas pertanian tdak hana beras tetapi juga jagung dan kedelai yang permintaan masih tinggi.
Begitu juga hortikultura seperti cabai , sayur dan buah-buahan juga masih merupakan potensi pasar yang baik. Selain meningkatkan produksitivitas, gubernur juga harus bisa membangun pasar yang kompetitif bagi hasil pertanian terutama antara provinsi mengingat potensinya masih ada.
"Petani mulai ditingkatkan melek teknologi produksi dan inovasi pasar apalagi perdagangan digital sehingga bisa meningkatkan nilai tukar petani. Mestinya Jawa Timur masih punya potensi peningkatan produksi pertanian , juga peningkatan potensi pasar di luar Jawa Timur, tinggal kemauan Gubernur dan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kerja keras memaksimalkan potensi ini, sehingga Pertanian bisa menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur," terangnya.
Sekedar diketahui, Pidato Presiden pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke 76 dan pengatar RAPBN menunjukkan optimisme pertumbuhan ekonomi 5,5% meskipun tetap mempertimbangkan dinamika pandemi covid19.
Pendongkrak utama adalah investasi yang pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasinya mencapai Rp442,8 triliun, dengan 11 rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Target penambahan investasi kedepan adalah Rp900 triliun sehingga bisa mengungkut pergerakan ekonomi secara lebih signifikan.Namun ditegaskan presiden bahwa perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yaitu sektor UMKM yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Harus ada upaya2 untuk meningkatkan daya saing sektor UMKM diantaranya kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. ( rofik )
Comments
Post a Comment