Skip to main content

Erma Susanti : Sudah Tepat Presiden Libatkan UMKM Dalam Peningkatan Investasi


Mediabidik.com
- Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti mengatakan sudah tepat Presiden memberikan porsi utama pelibatan sektor UMKM dalam peningkatan investasi. Kemitraan strategis pelaku UMKM denagn perusahaan besar menjadi pola yang akan dibangun sehingga bisa menggerakan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Apalagi mayoritas pelaku usaha kita sebesar 98 % adalah sektor UMKM,  dan menyumbang  PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61 persen. Selain itu UMKM juga menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97% dari total tenaga kerja, serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

"Oleh karenanya perlu dilakukan penguatan UMKM khususnya merespon era disruptif dan adaptasi perilaku pasar akibat pandemi yaitu peningkatan digitalisasi UMKM sehingga mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global," ujar wanita yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) PDIP Jatim saat dikonfirmasi, Selasa (17/8/2021).

Diungkapkan oleh Erma, sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Perlu ditingkatkan lagi karena potensi pasar yang sangat besar. Data Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021. 

Menurut Erma, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga sangat dipengaruhi kekuatan sektor UMKM. Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur mencapai 9,7 juta UKM dan menyumbang 57,52%  PDRB Jatim, serta menjadi andalan dalam penyerapan  tenaga kerja di tengah gelombang PHK oleh industri. Di masa pandemi, justru pertumbuhan UMKM di Jatim mengalami peningkatan yaitu mencapai  rata-rata 414.000 pertahun.

"Hal ini membuktikan UMKM menjadi penyangga perekonomian di situasi krisis. Oleh karenanya Gubernur dan Dinas terkait harus memastikan pelaku UMKM dapat mengambil porsi dalam potensi transaksi digital yang terus meningkat. Harus ada data berapa persen pelaku UMKM Jawa Timur yang tergabung aplikasi platform marketplace yang ada dan berapa keuntungan yang didapat dari perdagangan elektronik. Selain itu juga harus dipastikan pertumbuhan investasi pada RAPBD depan sudah mempertimbangkan keterlibatan sektor UMKM untuk mendapatkan nilai tambah dari investasi tersebut," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Erma akan terbangun pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga akan mengurangi rasio gini atau ketimpangan pendapatan. Dinas Koperasi dan UMKM jangan hanya memberikan pelatihan digital marketing aja tetapi juga harus mendampingi pelaku UMKM sampai bisa eksis dalam perdagangan digital. 

Satu lagi yang menjadi perhatian Presiden, kata Erma adalah meningkatkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan dengan memperkua perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jawa Timur sebagai provinsi penyanggah pangan nasional harus terus meningkatkan produktivitas pertanian tdak hana beras tetapi juga jagung dan kedelai yang permintaan masih tinggi. 

Begitu juga hortikultura seperti cabai , sayur dan buah-buahan juga masih merupakan potensi  pasar yang baik. Selain meningkatkan produksitivitas, gubernur juga harus bisa membangun pasar yang kompetitif bagi hasil pertanian terutama antara provinsi mengingat potensinya masih ada.


"Petani mulai ditingkatkan melek teknologi produksi dan inovasi pasar apalagi perdagangan digital sehingga bisa meningkatkan nilai tukar petani. Mestinya Jawa Timur masih punya potensi peningkatan produksi pertanian , juga peningkatan  potensi pasar di luar Jawa Timur, tinggal kemauan Gubernur dan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kerja keras memaksimalkan potensi ini, sehingga Pertanian bisa menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur," terangnya.

Sekedar diketahui, Pidato Presiden pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke 76 dan pengatar RAPBN menunjukkan optimisme pertumbuhan ekonomi 5,5% meskipun tetap mempertimbangkan  dinamika pandemi covid19.

Pendongkrak utama adalah investasi yang pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasinya mencapai Rp442,8 triliun, dengan 11 rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Target penambahan investasi kedepan adalah Rp900 triliun sehingga bisa mengungkut pergerakan ekonomi secara lebih signifikan.Namun ditegaskan presiden bahwa perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yaitu sektor UMKM yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Harus ada upaya2 untuk meningkatkan daya saing sektor UMKM diantaranya kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. ( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni