RS Khusus Penyakit Covid-19 Masuk Dalam RPJMD Surabaya 2021-2026

Mediabidik.com - Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya akan keberadaan RS Khusus Covid-19, mendapat respon positif DPRD Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dr Akmarawita Kadir mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi catatan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026. Yang sudah disepakati antara DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya.

"RS Khusus Covid-19 memang sampai sekarang masih dibutuhkan lebih tepatnya rumah sakit menular.

Itu sudah kita tekankan dalam RPJMD 2021-2026, yang sudah kita gedok bersama DPRD dan pemkot. Hal ini menjadi catatan bagi pansus bahwa kita masih butuh rumah sakit khusus menular yang merupakan rekomendasi dari IDI," terangnya pada Jum'at (20/08/2021).

Akmarawita menambahkan, keberadaan RS Khusus Covid-19 atau rumah sakit khusus penyakit menular ini, sebagai salah satu strategi penanganan terhadap warga Surabaya kalau terjadi lagi lonjakan angka penularan covid-19. Selain penerapan protokol kesehatan, 3T dan vaksinasi.

"Sekarang kan sedang gelombang ketiga dan itu sudah kita rasakan bersama dimana mana rumah sakit penuh, banyak masyarakat yang tidak tertangani antrian di rumah sakit banyak sehingga terpaksa melakukan isolasi mandiri tanpa terkontrol sehingga menyebabkan angka kematian saat itu sangat tinggi," ungkapnya.

Akmarawita juga mengingatkan supaya keberadaan RS Khusus Covid-19 disosialisasikan ke masyarakat, terutama soal kegunaannya dan keamanannya. Supaya masyarakat sekitar bisa menerima keberadaan rumah sakit tersebut. "Jangan sampai keberadaannya menimbulkan persoalan baru," terangnya.

Menurut Akmarawita pembangunan RS Khusus Covid-19 butuh perencanaan dan analisis yang matang. "Kita desak supaya 5 tahun kedepan sudah ada rancangan terhadap keberadaan rumah sakit tersebut," pungkasnya.

Politisi Partai Golkar Surabaya ini memastikan RPJMD Surabaya 2021-2026, merencanakan pembangunan 2 rumah sakit umum. Untuk melengkapi wilayah Surabaya yang selama ini belum ada rumah sakit milik pemkot Surabaya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog