Skip to main content

Dewan Berharap Reposisi dan Mutasi OPD Mendatang Jangan Ada Rangkap Jabatan


Mediabidik.com
- Sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu,  pasangan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakilnya Armuji, bakal melakukan perombakan sejumlah pejabat eselon II hingga eselon IV mulai September.

Perombakan posisi tersebut akan berjalan seiring perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Surabaya. Apalagi DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Senin (16/8/2021).

Di dalam perubahan perda tersebut menggabungkan sekaligus memecahkan sejumlah OPD. Rencananya, SOTK yang baru akan berjalan mulai 2022.

Selain adanya peleburan, sejumlah OPD di Pemkot Surabaya memang sedang mengalami kekosongan jabatan. Saat ini banyak diantaranya diisi seorang pelaksana tugas (Plt).

Menanggapi rencana mutasi pertama di era kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Arif Fathoni dari fraksi partai Golkar DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa FPG memahami bahwa reposisi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot  Surabaya adalah hak prerogatif wali kota. Tentu reorganisasi tersebut dalam rangka agar frekuensi antara wali kota dan wakil wali kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD)- nya menjadi sama atau seirama. Termasuk dalam hal kinerja. 

Toni, panggilan Arif Fathoni, melihat  manajemen kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji  menggambarkan gabungan  orang lapangan dengan orang manajerial.

"Ya, mudah mudahan dengan reorganisasi ini semakin menambah kinerja Pemkot Surabaya, dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ujar Toni, Kamis (26/8/2021).

Namun demikian, Toni yang juga anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya ini berharap pada wali kota periode  sekarang tidak ada lagi rangkap jabatan. Sebab, dari aspek apapun rangkap jabatan tersebut menghambat kinerja."Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah, " tandas dia.

Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin OPD. Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat. "Itu saja harapan kami," ungkap Toni.

Lebih jauh, Toni menegaskan, soal siapa ditempatkan dimana, dirinya percaya Eri Cahyadi dan Armuji sudah punya pertimbangan yang matang untuk itu semua. "Kami tidak dalam konteks untuk mendorong-dorong seseorang  menjadi apa, "ungkap Toni.

Soal rencana Eri  Cahyadi menerapkan  swastanisasi birokrasi, yang mana jika kepala OPD tak bisa memenuhi target diganti, Toni mengaku setuju, dengan demikian, basic reward and punishment-nya jelas. Selama ini meski standar operasional prosedur (SOP) nya ada, tapi proses reward and punishment tak berjalan dengan baik. Buktinya masih banyak pejabat yang rangkap jabatan.

Kalau dulu, kata Toni, alasan rangkap jabatan kan karena susah menunjuk orang. Ini bukan soal susah menunjuk orang, tapi bagaimana seorang pemimpin punya jiwa distribution of power. Jadi pembagian wewenang secara jelas dan rinci itu memang tak gampang. Karena itu menyangkut kepercayaan pemimpin terhadap orang yang dipimpin. 

"Saya yakin setiap orang yang diberikan kesempatan untuk memimpin OPD,  orang tersebut akan memaksimalkan kinerjanya sesuai tujuan yang tertuang di RPJMD," pungkas Toni.

Hal senada disampaikan 
Moch Machmud, menurut Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kota Surabaya, dalam reposisi nanti jangan ada istilah kolusi dan nepotisme. Semua harus melihat kemampuan dan latar belakang pendidikan kepala OPD.

"Misalnya si A seorang insinyur pertanian terus ditempatkan di Dinas Pariwisata. Ini kan tidak cocok dan sekarang ini ada yang gitu-gitu," ujar dia.

Selain itu, Machmud menyarankan kepada wali kota agar dalam mutasi tersebut diperhatikan track recordnya. Misalnya, si A pernah ada masalah di kepemimpinan sebelumnya. Ini harus diteliti dulu masalahnya apa? Jangan  karena di pimpinan lama dianggap bermasalah, kemudian di pimpinan baru dianggap bermasalah terus.

"Padahal pada pimpinan lama itu si A dinilai bermasalah hanya karena tak bisa memenuhi selera pimpinan lama," ungkap Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD kota Surabaya ini.

Kemudian, lanjut Machmud, ada kepala dinas yang dinasnya bagus selanjutnya mendapat penghargaan dari pemerintah. Kepala dinas tersebut diundang untuk menerima penghargaan, tapi wali kotanya justru ngamuk-ngamuk karena bukan dirinya yang menerima.

"Nah persoalan seperti ini kan bukan prinsip, dan bukan kepala dinas yang salah. Jadi ini tak perlu dipersoalkan. Kalau orangnya mampu dan berprestasj ya harus dilihat lagi," ucap dia.

Mantan wartawan ini juga setuju Wali Kota Eri Cahyadi bakal menerapkan sistem swastanisasi birokrasi, dimana kepala OPD yang tak mampu penuhi target diganti.

"Ini bagus. Kepala OPD dituntut bekerja dengan target. Sebenarnya semua harus dipasang target dulu, kalau enggak mampu mencapai ya harus diganti. Jika mampu ya lanjut. Jadi kinerjanya terukur, " tandas dia. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

5 Tanaman Unik Mirip Alat Kelamin Manusia

Tentunya, setiap orang pernah mengalami fenomena psikologis yang mengibaratkan suatu benda terlihat seperti obyek lain. fenomena psikologis tersebut juga muncul di dunia tumbuh-tumbuhan. Dalam Wikipedia, arti dari pareidolia adalah fenomena psikologis yang mengikutsertakan stimulus samar dan acak yang akhirnya diartikan sendiri oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Banyak kasus-kasus paredolia yang cukup terkenal dan menghebohkan dunia, contohnya saja 5 Bentuk Hewan Yang Mirip Penis yang pernah diposting sebelumnya. Namun, apabila dikerucutkan ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan, ada beberapa bentuk dari bunga, buah atau juga bagian dari tumbuhan yang ternyata dapat disalahartikan karena mirip dengan organ-organ vital pria dan wanita. Memang akan ada perdebatan yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk tumbuhan tersebut tidak mirip, namun ada pula yang akan mengatakan bahwa memang ada kemiripan dari segi bentuknya secara sekilas. Berikut  5 Tanaman Unik Yan

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt