Skip to main content

Partai Gerindra Siap Fasilitasi Geliat UMKM Jatim di Tengah Pandemi


Mediabidik.com
- DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengaku prihatin dengan kondisi pelaku UMKM karena selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, merekalah yang paling menderita. Bahkan ada puluhan ribuan pelaku UMKM di Jatim yang gulung tikar karena terdampak pandemi Covid-19.

Tak ayal, partai besutan Prabowo Subianto itu pun berusaha ikut mencarikan solusi yang dialami pelaku UMKM Jatim. Mengingat, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jatim sangat besar yakni kisaran 60 persen dan paling banyak menyerap lapangan kerja, sehingga jika UMKM lesu, otomatis perekonomian Jatim juga ikut mengalami kontraksi.

Wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Abdul Halim menyatakan bahwa kontruksi konstitusi, pandemi Covid-19 termasuk kategori bencana non alam. Namun dampaknya bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga meluas ke sektor sosial, ekonomi maupun pendidikan karena berlangsung hampir 1,5 tahun lamanya namun tak kunjung tuntas.

"OJK merilis hampir 50 persen pelaku UMK gulung tikar akibat pandemi. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan sehingga Partai Gerindra di semua tingkatan termasuk yang ada di DPRD Jatim selalu mendorong pemerintah agar segera menggelontorkan bantuan kepada UMKM supaya mereka bisa bergeliat kembali," kata politisi asal  Madura saat menjadi narasumber Diskusi Kamisan di Kantor DPD Partai Gerindra Jatim, Kamis (5/8/2021).

Selain bantuan dari APBN dan APBD, lanjut Halim, Partai Gerindra juga mendorong dunia perbankan ikut membantu UMKM dengan memberikan kemudahan kredit tanpa agunan, sehingga program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digagas pemerintah bisa berjalan dengan baik. 

Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut untuk lebih kreatif khususnya dalam pemasaran produk. Kemudian lebih inovatif untuk menciptakan peluang usaha baru, lalu produktif menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar, serta memanfaatkan teknologi informasi.  

"Pemanfaatan teknologi juga dapat  efisiensi biaya dan lebih efektif diterapkan saat pandemi seperti sekaran," jelas Abdul Halim.

Ia juga mewanti-wanti agar ciri khas bangsa Indonesia yakni gotong royong dan saling tukar informasi juga terus dilakukan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun menggeliatkan pelaku UMKM. 

"Kalau perlu antar pelaku UMKM bisa saling memasarkan produknya melalui jaringan yang mereka miliki sehingga ekonomi dalam negeri kembali bergeliat," harap alumnus Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo ini.

Terakhir, Partai Gerindra juga siap menfasilitasi kebangkitan pelaku UMKM dan bisa survive di tengah pandemi melalui berbagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Partai Gerindra. 

"Mudah-mudahan diskusi kamisan yang digelar Partai Gerindra Jatim ini bisa menambah wawasan para pemangku kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya bagi para pelaku UMKM di Jatim," Pungkas  Halim.
( rofik).

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63