Skip to main content

Meski Covid-19 Jatim Menurun, Dewan Ingatkan Kepala Daerah Jangan Terlena


Mediabidik.com
- Gubernur, bupati dan walikota diharapkan tidak terlena dengan kondisi yang ada saat ini terkait penyebaran covid- 19 dimasyarakat. Meski data yang ada terjadi penurunan kasus positif covid di Jatim. Termasuk banyaknya daerah di Jatim keluar zona merah dan menjadi zona oranye.

Bahkan data yang ada saat ini di Jatim hanya menyisahkan 4 kabupaten/kota yang masih zona merah. Yakni kabupaten Ponorogo, Nganjuk, Blitar, dan Kota Batu.

Menurut anggota Fraksi PDI perjuangan DPRD Jatim, Hari Putri Lestari,  melandainya kasus positif covid ini juga harus dilakukan pemantauan yang menyeluruh kepada masyarakat agar mereka bila ada yang sakit mau memeriksakan diri ke Rumah Sakit atau Puskesmas.

"Dari data yang saya terima, khususnya didaerah (pedesaan), banyak masyarakat yang alami sakit tidak mau memeriksakan dirinya ke rumah sakit atau puskesmas, padahal ada diantara mereka yang memiliki gejala indikasi covid," ujar Har Putri Lestari, Sabtu (28/08/21).

Menurut Tari sapaan akrabnya, data yang menunjukan angka bed occupancy ratio (BOR) atau keterisian rumah sakit juga alami penurunan, juga jangan membuat kita terlena.

Data yang ada sesuai yang direlease Gubernur terjadi penurunan tingkat keterisian di rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR). Rinciannya, BOR ICU RS dari 78 persen menjadi 51 persen, BOR Isolasi RS dari 81 persen menjadi 29 persen, BOR RS Darurat dari 69 persen menjadi 28 persen dan BOR Rumah Isolasi dari 50 persen menjadi 26 persen.

"Ini juga harus di sikapi hati hati. Jangan sampai keterisian rumah sakit turun, ternyata masyarakat yang terpapar covid enggan ke rumah sakit," ungkap mantan aktivis buruh ini.

Dijelaskan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim ini, ketika dirinya turun ke beberapa desa di kawasan timur Jatim diantaranya Jember, Lumajang banyak masyarakat yang sakit memilih dirawat dirumah dari pada dirawat di rumah sakit atau puskesmas.

"Mereka tidak mau, mereka masih ada rasa takut kalau di rumah sakit dan terdeteksi covid. Mereka merasa diasingkan, tidak boleh ditunggu dan dijenguk, dan saat meninggal langsung dimakamkan tanpa disemayamkan di rumah, "jelasnya.

"Apalagi masih ada stigma aib di lingkungannya dari tetangga kalau terkena covid. Mereka akan diasingkan oleh masyarakat dan akhirnya mereka memilih lebih baik dirawat di rumah, meski tidak diketahui sakitnya apa," lanjutnya.

Dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya dipedesaan, Tari berharap pemerintah tidak kendur dan terus melakukan Sosialisasi terkait bahaya covid. Serta perlunya vaksinasi bagi masyarakat guna menciptakan herd imunnity. 

Dan yang terpenting, lanjut anggota DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) Jember - Lumajang, puskesmas, lurah/kepala desa dan RT/RW, juga harus terus aktif melakukan pengecekan & pendataan rumah ke rumah terkait covid agar segera diketahui, dan mendapat pengobatan atau perawatan. 

"Rumah yg tidak aman untuk isolasi mandiri maka pemerintah segera membawa ke isolasi terpadu yg dimonitor oleh dokter/perawat agar tidak terjadi cluster keluarga. Bila perlu dibawah ke puskesmas atau Rumah Sakit. Jangan sampai mereka isoman dan terlambat terdeteksi, parah baru di bawa ke rumah sakit," pintanya.

Dilapangan lanjit Tari dirinya juga dapat info banyak juga mereka diam-diam melakukan isolasi mandiri hingga meninggal dan dimakamkan tanpa melapor ke Puskemas atau Rumah sakit. 

"Intinya yang positif covid banyak yg tidak terdata. Puskesmas, Kepala Desa, RT/RW, Kasun, harus selalu aktif melakukan pendataan dan mendatangi mereka yang sakit dirumah untuk memastikan apakah terpapar covid atau tidak. Stigma penderita covid aib dan dikucilkan juga harua dikikis di masyarakat pedesaan. Tetap pro aktif dan waspada," pungkas wanita yang juga salah satu wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni