Skip to main content

Meski Covid-19 Jatim Menurun, Dewan Ingatkan Kepala Daerah Jangan Terlena


Mediabidik.com
- Gubernur, bupati dan walikota diharapkan tidak terlena dengan kondisi yang ada saat ini terkait penyebaran covid- 19 dimasyarakat. Meski data yang ada terjadi penurunan kasus positif covid di Jatim. Termasuk banyaknya daerah di Jatim keluar zona merah dan menjadi zona oranye.

Bahkan data yang ada saat ini di Jatim hanya menyisahkan 4 kabupaten/kota yang masih zona merah. Yakni kabupaten Ponorogo, Nganjuk, Blitar, dan Kota Batu.

Menurut anggota Fraksi PDI perjuangan DPRD Jatim, Hari Putri Lestari,  melandainya kasus positif covid ini juga harus dilakukan pemantauan yang menyeluruh kepada masyarakat agar mereka bila ada yang sakit mau memeriksakan diri ke Rumah Sakit atau Puskesmas.

"Dari data yang saya terima, khususnya didaerah (pedesaan), banyak masyarakat yang alami sakit tidak mau memeriksakan dirinya ke rumah sakit atau puskesmas, padahal ada diantara mereka yang memiliki gejala indikasi covid," ujar Har Putri Lestari, Sabtu (28/08/21).

Menurut Tari sapaan akrabnya, data yang menunjukan angka bed occupancy ratio (BOR) atau keterisian rumah sakit juga alami penurunan, juga jangan membuat kita terlena.

Data yang ada sesuai yang direlease Gubernur terjadi penurunan tingkat keterisian di rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR). Rinciannya, BOR ICU RS dari 78 persen menjadi 51 persen, BOR Isolasi RS dari 81 persen menjadi 29 persen, BOR RS Darurat dari 69 persen menjadi 28 persen dan BOR Rumah Isolasi dari 50 persen menjadi 26 persen.

"Ini juga harus di sikapi hati hati. Jangan sampai keterisian rumah sakit turun, ternyata masyarakat yang terpapar covid enggan ke rumah sakit," ungkap mantan aktivis buruh ini.

Dijelaskan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim ini, ketika dirinya turun ke beberapa desa di kawasan timur Jatim diantaranya Jember, Lumajang banyak masyarakat yang sakit memilih dirawat dirumah dari pada dirawat di rumah sakit atau puskesmas.

"Mereka tidak mau, mereka masih ada rasa takut kalau di rumah sakit dan terdeteksi covid. Mereka merasa diasingkan, tidak boleh ditunggu dan dijenguk, dan saat meninggal langsung dimakamkan tanpa disemayamkan di rumah, "jelasnya.

"Apalagi masih ada stigma aib di lingkungannya dari tetangga kalau terkena covid. Mereka akan diasingkan oleh masyarakat dan akhirnya mereka memilih lebih baik dirawat di rumah, meski tidak diketahui sakitnya apa," lanjutnya.

Dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya dipedesaan, Tari berharap pemerintah tidak kendur dan terus melakukan Sosialisasi terkait bahaya covid. Serta perlunya vaksinasi bagi masyarakat guna menciptakan herd imunnity. 

Dan yang terpenting, lanjut anggota DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) Jember - Lumajang, puskesmas, lurah/kepala desa dan RT/RW, juga harus terus aktif melakukan pengecekan & pendataan rumah ke rumah terkait covid agar segera diketahui, dan mendapat pengobatan atau perawatan. 

"Rumah yg tidak aman untuk isolasi mandiri maka pemerintah segera membawa ke isolasi terpadu yg dimonitor oleh dokter/perawat agar tidak terjadi cluster keluarga. Bila perlu dibawah ke puskesmas atau Rumah Sakit. Jangan sampai mereka isoman dan terlambat terdeteksi, parah baru di bawa ke rumah sakit," pintanya.

Dilapangan lanjit Tari dirinya juga dapat info banyak juga mereka diam-diam melakukan isolasi mandiri hingga meninggal dan dimakamkan tanpa melapor ke Puskemas atau Rumah sakit. 

"Intinya yang positif covid banyak yg tidak terdata. Puskesmas, Kepala Desa, RT/RW, Kasun, harus selalu aktif melakukan pendataan dan mendatangi mereka yang sakit dirumah untuk memastikan apakah terpapar covid atau tidak. Stigma penderita covid aib dan dikucilkan juga harua dikikis di masyarakat pedesaan. Tetap pro aktif dan waspada," pungkas wanita yang juga salah satu wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10