Skip to main content

Miris, Dampak Covid 5.330 Anak di Jatim Jadi Yatim


Mediabidik.com
- Jumlah pasien positif Covid-19 baik yang dirawat maupun meninggal dunia terus bertambah. Ironisnya, banyak anak yang menjadi yatim/piatu/yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat terpapar Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Andriyanto mengatakan, seiring pandemi Covid-19 yang belum reda hingga mengakibatkan adanya klaster keluarga, jumlah anak yang terpapar dan tak mempunyai orang tua terus bertambah.

Andriyanto mencatat hingga 4 Agustus 2021, anak terpapar covid-19 sudah mencapai angka 28.250 jiwa, sementara yang meninggal 117 anak.

"Kita tahu anak itu di bawah usia 18 tahun dan termasuk janin dalam kandungan," ungkap Andriyanto, Senin ( 9/8/2021)

Andriyanto menjelaskan, dari kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Jatim tercatat 21.338 orang. Dimana 25 persennya merupakan anak. 

"Karena ini estimasi, jumlah penduduk 41 juta, berarti 10,47 juta atau seperempat itu anak. Maka ada 5.330 anak menjadi yatim/piatu/yatim piatu," tuturnya. 

Menurut data DP3AK Jatim, Surabaya ada 176 anak yatim/piatu/yatim piatu akibat Covid-19. Sementara di Madiun ada 88 anak yang kehilangan orang tuanya karena meninggal. Mayoritas orang tua yang meninggal karena faktor usia dan mempunyai komorbit.

Mirisnya lagi, orang tua yang terpapar Covid-19 lebih memilih melakukan isolasi mandiri daripada di rumah sakit. Dengan begitu, menulari anaknya.

Menurut Andriyanto, saat ini DP3AK masih terus melakukan pendataan karena baru tiga kabupaten/kota yang sudah masuk. Dengan adanya data anak yang ditinggal orang tua, DP3AK bisa mudah intervensi dan melakukan tindakan-tindakan terhadap anak tersebut. 

"Apabila anak yang orang tuanya meninggal bisa dikhawatirkan stres tinggi, dan gilirannya bisa berhadapan dengan hukum (melakukan kriminalitas)," terangnya.

Penanganan anak yang ditinggal wafat orang tuanya, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Untuk itu, DP3AK harus mengajak stakeholder, Kadin, Unair, LSM, lembaga perlindungan anak, PW Aisyah dan Fatayat NU.

"Kemudian melakukan bersama menangani hal ini," tambahnya.

Langkah lain mendampingi yang harus dilakukan adalah penanganan psikologis. Anak yang stres diberi penguatan, peningkatan kapasitas terutama enterpreneur agar anak usia 15-18 mempunyai pemikiran bahwa dirinya harus bekerja. 

Intervensi lainnya adalah mendorong Dispendukcapil melakukan jemput bola yakni memberi hak sipil. Anak yang bingung cara mendapatkan akte kematian orang tuanya, akte kelahiran, dan kartu identitas akan dibantu sepenuhnya. Dengan begitu, bisa mempermudah memperoleh bantuan sosial.

Andriyanto menegaskan, semua komponen, elemen masyarakat dan stakeholder terkait harus memahami karena ada beberapa teori bahwa anak yatim yang pengasuhan tidak dilakukan oleh masyarakat, bisa menjadi peluang adanya oknum atau kelompok tertentu untuk memberi paham radikalisme
Selain itu, anak juga bisa diperdagangkan kalau tidak ada pembinaan dari pemerintah.

"Maka pemulihan secara terpadu menjadi gerakan yang cepat dilakukan. Mudah-mudahan minggu depan memulai di Madiun dengan memberi bantuan spesifik anak, kita lakukan pendampingan psikologi, peningkatan kapasitas anak dan beri hak sipil," pungkasnya.( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni