Gus Mufa : Optimalkan Dulu Serapan Belanja, Baru Move On

Mediabidik.com - Anggota Pansus RPJMD Jatim Muhammad Fawait mengatakan pihaknya berharap agar gubernur Khofifah mengoptimalkan dulu penyerapan belanja pemerintah baru kemudian mengajak semua orang bisa move on.

Dijelaskan olehnya, saat ini,instrument yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jatim misalnya investasi, eksport dan import, konsumsi mengalami penurunan.

"Salah satu yang diharapkan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi yang ujungnya pengentasan kemiskinan dan terciptanya lapangan kerja adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah,"ungkap nya, Jumat (13/8/2021).

Pria yang juga bendahara Gerindra Jatim ini mengatakan dirinya melihat pengeluaran atau belanja pemerintah belum optimal sampai bulan Agustus 2021 dimana menurut keterangan eksekutif belanja baru dilakukan sebanyak kisaran 50 persen.

"Tentunya menurut hemat saya di bulan Agustus harus bisa belanja lebih, tentunya dikhususkan pada padat karya. Pasalnya, sekarang ini banyak korban PHK dan pengangguran. Kalau saat ini dilakukan padat karya, tentunya akan menguranginya terutama di pedesaan," jelas pria yang juga Presiden Laskar Sholawat ini.

Pria yang akrab dipanggi Gus Mufa ini menjabarkan dari government expenditure ini, Pemprov harusnya bisa membantu menyelamatkan ekonomi Indonesia.

"Lihat tahun 1998 Indonesia masuk krisis, 2008 terancam krisis dimana yang bisa menyelamatkannya adalah sector usaha menengah kecil. Maka salah satu solusinya adalah membuat pengaduan atau pengawalan bagi UMKM untuk mendapatkan relaksasi dari perbankan misalnya Bank Jatim," lanjutnya.

Tanpa ada bantuan Perbankan, sambung gus Mufa,usaha kecil menengah tersebut akan mati ditengah pandemi covid," jelasnya.

Dari government expenditure ini, kata Gus Mufa, keterlibatan ponpes harus dimaksimalkan oleh Pemprov Jatim.

"Kita lihat pasti di dekat ponpes perekonomian masyarakat selalu naik. Itu belum dilibatkan sudah bisa meningkatkan perekonomian, apalagi kalau dilibatkan, tentunya akan lebih maksimal lagi pesantren menaikkan perekonomian masyarakat," pungkasnya.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog