Skip to main content

Penyerapan Anggaran Kurang Maksimal Rp.25 Triliun Anggaran Seluruh Pemda Ngendon di Bank Jatim


Mediabidik.com
- Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jawa Timur 19 Agustus 2021 lalu di Madiun ternyata juga menyampaikan pesan khusus kepada Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Salah satu pesan tersebut adalah meminta agar Ketua DPRD Jatim dan Gubernur Jatim membantu peningkatan penyerapan anggaran belanja daerah serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 lebih cepat lagi.

"Bapak Presiden langsung meminta kepada kami supaya penyerapan anggaran dan vaksinasi Jawa Timur dimaksimalkan lagi," terang Kusnadi, Senin (30/8/2021).

Pernyataan Presiden saat itu, bukan tidak berdasar. Sebagai contoh anggaran pemerintah provinsi Jawa Timur, sesuai dengan laporan Realisasi Anggaran (RDA) dari pemerintah pusat, penyerapannya masih 44,09% sedangkan dari sisi pendapatan sudah mencapai 61,64% dari target. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur penyerapannya banyak yang belum terealisasi dengan maksimal. 

"Seperti yang disampaikan bapak Presiden, (per Agustus 2021) totalnya Rp 25,28 triliun anggaran pemerintah daerah seluruh Jawa Timur ngendon di Bank Jatim," ungkap Kusnadi.

Presiden Joko Widodo, meminta agar anggaran yang masih ngendon di bank tersebut untuk segera digunakan. Agar bisa menjadi stimulan atau membangkitkan ekonomi di Jawa Timur.  

"Kami langsung menyampaikan pesan Presiden tersebut ke Gubernur dan bupati/walikota seluruh Jawa Timur agar segera memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kepentingan rakyat agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi," himbau Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini. 

"Seharusnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya lagi.

Selain soal penyerapan anggaran pemerintah daerah, Kusnadi mengaku mendapat pesan dari Presiden soal vaksinasi di Jawa Timur agar lebih cepat dan masif. Karena terkadang ada vaksin yang sudah datang di Jawa Timur disimpan beberapa minggu kemudian karena digunakan untuk dosis kedua.

"Nah perintah bapak Presiden setiap vaksin datang supaya langsung disalurkan cepat," ujarnya.

DPRD Jawa Timur, lanjut Kusnadi siap mendukung dua perintah Presiden tersebut. Dengan langsung melakukan koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur. Karena diakuinya, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini berkolerasi dengan tingkat penularan Covid-19.  

"Jika penularan Covid tinggi, maka pertumbuhan ekonomi pasti turun. Begitu juga sebaliknya," pungkasnya.
 
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membenarkan ada pesan Presiden terkait anggaran dan vaksinasi di Jawa Timur. Namun Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jatim ini menjelaskan dengan penduduk 40 juta jiwa ini, memastikan hingga saat ini penyerapan Anggaran di Pemprov Jatim sudah digenjot semaksimal mungkin.

"Penyerapan anggaran APBD Pemprov Jatim sudah jauh diatas tahun lalu (YoY). Begitu juga vaksinasi, sehari datang langsung salur. Vaksin yang ada di Pemprov itu hanya 5% adalah untuk buffer dan tidak pernah stok sampai lama," terang Khofifah, Senin (30/8/2021).

Terkait dana ngendon atau deposito Pemda di Bank Jatim, Khofifah menjelaskan bahwa dana tersebut adalah total dana dari Pemprov beserta 38 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Sehingga angka Rp25 Triliun lebih itu bukan milik pemprov Jatim saja. "Untuk APBD Provinsi Jatim yang ada di Bank Jatim per hari ini sebesar Rp 6,3 Triliun," jelas Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Sedangkan update penyerapan APBD Jatim per hari Senin (30/8/2021) Pemprov Jatim pukul 17.00 WIB, sudah mencapai 49,86 %. Angka ini lebih tinggi 11,98% dibanding pada hari yang sama tahun 2020 lalu yang hanya 37,88%.

"Insya Allah capaian penyerapan ini akan terus meningkat dalam beberapa hari ini untuk menjaga Kesehatan maupun ekonomi masyarakat Jawa Timur," pungkas Khofifah. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...