Skip to main content

Pandemi Covid-19, Komisi C Minta Bank Jatim Permudah Kredit UMKM Online


Mediabidik.com
- Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat para pelaku UMKM banyak yang gulung tikar. Apalagi dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga jumlah pembeli dibatasi. 

Dalam PPKM darurat, pemerintah menerapkan larangan makan di tempat. Bahkan mall-mall banyak yang diminta tutup sementara selama PPKM darurat.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ahmad Hilmy mengatakan, dengan adanya PPKM yang terlalu panjang sangat berdampak pada perekonomian. Pengangguran terus bertambah karena pemasukan dan produksi perusahaan menurun drastis.

"Masyarakat yang mencari nafkah harian yang perlu kita pikirkan. Untuk Makan besok saja sudah susah." ujar Hilmy,  Kamis ( 5/8/21).

Politisi asal PKB itu mengaku saat ini masyarakat ingin beralih mengembangkan UMKM via online. Mengingat berdagang online menjadi salah satu alternatif yang bisa meringankan beban masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi, masyarakat sudah terbiasa membeli di online. 

Berdagang lewat online tidak memerlukan sewa tempat dan bisa dilakukan di rumahnya masing-masing. Hanya saja, Hilmy berharap agar masyarakat yang membeli produk via online untuk betul-betul memperhatikan deskripsi barang dengan baik. Seperti halnya kualitas.

"Ini hal baru yang dilakukan ibu rumah tangga, dan efektif. Apalagi musim pandemi," ujarnya.

Pria yang juga musisi itu berharap agar ada stimulan pinjaman dengan bunga ringan, dan persyaratan yang mudah untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kalau untuk pinjaman lunak untuk bisnis online, kita bisa menekan bank Jatim untuk memberi stimulan pinjaman," tegasnya.

Hilmy berjanji akan membawa aspirasi ini ke forum Komisi C dan mempertanyakan langsung ke Bank Jatim untuk mengetahui kendala administrasi yang dapat mempersulit masyarakat memperoleh kredit dengan  bunga ringan.

"Nanti kita carikan solusi agar bisa lebih dipermudah lagi. Sehingga masyarakat yang terdampak PPKM bisa mengakses dana KUR," pungkas Anggota Komisi C DPRD Jatim.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni