Sering Jadi Korban Vandalisme, PDIP Jatim Instruksikan Kader di Daerah Lapor Polisi

Mediabidik.com - Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan pihaknya menginstruksikan seluruh kadernya untuk melaporkan vandalisme terhadap lambang partai jika didaerah ditemukan.

"DPD PDIP Jatim sudah melaporkan maraknya vandalisme terhadap PDIP misalnya di kantor partai dan beberapa tempat yang lain dimana vandalisme tersebut menyangkut pengurus partai hingga petugas partai," ungkap pria kelahiran Medan ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (25/8/2021).

Atas laporan tersebut, kata pria yang juga ketua DPRD Jatim ini, DPP PDIP memerintahkan untuk menyelesaikannya diranah hukum," Salah satu contoh vandalisme yang dialami PDIP di Jatim di kantor DPC PDIP kabupaten Pacitan. Saat ini biro hukum PDIP Jatim sudah melakukan proses pelaporan kepada pihak kepolisian atas vandalisme tersebut. Dan Alhamdulillah pihak kepolisian menindak lanjuti laporan tersebut," jelasnya.

Diungkapkan oleh Kusnadi, kedepan kasus vandalisme yang dihadapi PDIP di Jatim merupakan pembelajaran seluruh kader termasuk pengurus PDIP untuk memperhatikan lambang-lambang partai." Kantor DPC di daerah jangan dibiarkan kosong. Apalagi saat ini masa pandemi covid-19," jelasnya.

Kasus vandalisme di Jatim yang dialami PDIP, sambung Kusnadi, bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang kecewa karena aspirasinya tak tersampaikan. " Misalnya saja mereka itu ingin mengadu masalahnya, lalu dating ke kantor DPC PDIP. Namun, tak ada orangnya hingga akhirnya merusak atau mencoret-coret lambang partai yang ada dikantor DPC PDIP di daerah,"jelasnya.

Sekedar diketahui, Kantor DPC PDI Perjuangan Pacitan jadi korban vandalisme. Kantor partai berlogo banteng di jalan W.R. Supratman, kelurahan Sidoharjo, Pacitan, itu dicoret-coret tangan tak bertanggung jawab, Jumat petang (20/8/2021). Cat putih bertuliskan kata "PKI" disemprotkan di beberapa tempat. Coretan bernada serupa dengan menyebut nama presiden juga ditorehkan di tembok pom mini dekat kantor DPC.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog