Skip to main content

Kota Surabaya Kini Memiliki Perda RPJMD Tahun 2021-2026


Mediabidik.com
- Kota Surabaya kini telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, semasa masa kampanye Pilkada Surabaya 2020.

Pengesahan perda ini melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (16/08/21). Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya serta Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony mengatakan, dengan disahkannya seluruh Raperda menjadi Perda melalui RPJMD ini menjadi sebuah guide atau panduan dari arah pembangunan Kota Surabaya lima tahun kedepan.

"Kami hanya mengkritisi soal sektor kesehatan di dalam RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, karena saat pengesahan situasi masih dalam penanganan Covid-19." ujarnya di Surabaya, Selasa (16/08/21).

Ia menambahkan, sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama selain ekonomi saat merealisasikan program-program yang ada di dalam RPJMD.

Misalnya, kata A.H Thony, kaitannya soal Laboratorium kesehatan nya seperti apa, penanganannya bagaimana. Namun untuk Lab kita berharap kepada Pemkot Surabaya agar memiliki Lab dengan kualitas yang lebih baik, tidak sepeti sekarang ini.

Karena, tambah A.H Thony, ada gambaran bahwa Covid-19 sekarang ini bermutasi sangat cepat, jadi jangan sampai Laboratorium Kesehatan kita ini sudah ketinggalan secara teknologi. Hal ini menjadi catatan dewan kepada Walikota Surabaya untuk lima tahun kedepan. 

Sementara di sektor ekonomi, terang A.H Thony, pemulihan ekonomi juga masuk dalam prioritas RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026, karena Pilwali Surabaya dilakukan saat masih masa pandemi Covid-19. 

Nah, jelas A.H Thony, Covid-19 sendiri sudah berimplikasi pada perekonomian Kota Surabaya, maka pemulihannya perlua ada konsep yang jelas. 

"Konsep ini mulai dari bagaimana menghidupkan kembali perekonomian, mulai lapis bawah, menengah, dan atas. Jangan sampai satu sisi saja yang dibenahi ekonominya misal, ekonomi di level atas saja."tegas politisi Partai Gerindra Kota Surabaya ini.

A.H Thony menerangkan, dari tiga lapisan kelompok ekonomi baik level bawah, menengah, dan atas semunya saling terkait tidak bisa diceraikan (dipisah). 

Contohnya, tutur A.H Thony, ketika perekonomian Surabaya dilevel atas kokoh sementara di level bawah kedodoran, maka ini akan menganggu roda pembangunan Kota Surabaya, sebaliknya begitu juga. 

"Sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat dan ekonomi tersungkur, seperti Krisis ekonomi negeri ini di era 97an. Ini yang kita tidak inginkan di saat pandemi Covid-19."terangnya. 

A.H Thony kembali mengatakan, maka ketiga kelompok ekonomi tadi kita harapkan untuk saling sinergi, karena kondisi ekonomi kita sudah menurun sejak awal pandemi Covid-19, jadi kita berharap Pemkot Surabaya segera mempercepat perbaikan ekonomi seperti termaktub dalam RPJMD 2021-2026.

"Mumpung kondisi saat ini Covid-19 di Surabaya sedang landai, maka Pemkot Surabaya cepat melakukan relaksasi dari semua kelompok ekonomi, agar spirit usaha kembali bergairah." kata A.H Thony.

Ia memprediksi, jika Pemkot Surabaya di bulan Agustus ini cepat melakukan recovery ekonomi, dipastikan pada bulan Oktober-November 2021 perekonomian Kota Surabaya bisa moncer lagi. 

"Apalagi jika level PPKM kita turun jadi Level 3 atau 2, ini moment untuk menggenjot ekonomi lebih tinggi lagi."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...