Skip to main content

Komisi A Desak Gubernur Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Dinkes Jatim


Mediabidik.com
- Di tengah pandemi Covid-19, jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, justru malah kosong. Ini setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan mutasi beberapa pejabat eselon II.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mendesak Gubernur Khofifah agar segera mengisi kekosongan jabatan kepala dinas Kesehatan tersebut. Sebab, dia menilai, di tengah pandemi Covid-19, pertanggungjawaban Dinkes Jatim menjadi momen yang paling dibutuhkan.

"Kami berharap gubernur segera mengisi pos Dinkes. Karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban Dinkes ini menjadi momentum yang sangat urgent sekali," kata Hadi di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/7/21).

Maka dari itu, dia berharap, rotasi dan mutasi jabatan di Pemprov Jatim selanjutnya dapat memprioritaskan Kepala Dinkes. Apalagi, di masa pandemi, posisi yang paling dibutuhkan saat ini adalah leader di sektor kesehatan.

"Jadi gubernur harus benar-benar memperhatikan. Karena pada posisi semacam ini dibutuhkan leader sebagai pengambil keputusan," tegasnya.

Apalagi, lanjut Mas Hadi sapaan akrab Hadi Dediansyah berpendapat, apabila Kepala Dinkes ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), tentunya pengambilan keputusannya juga masih diragukan.

 "Karenanya kami berharap Gubernur segera mungkin mengisi dan melantik kepala Dinas Kesehatan Jatim ," jelasnya.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra ini menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait kekosongan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk pula membahas kekosongan Kepala Dinkes Jatim.

"Kami pagi tadi sempat berdiskusi memang sudah ada jawaban bahwa sebentar lagi akan mengisi 9 pos dinas yang masih kosong, termasuk Dinkes," ungkap dia.

Oleh sebab itu, legislator Partai Gerindra ini berharap, di bulan Agustus 2021 ini, semua jabatan OPD di Pemprov Jatim yang masih diemban Plt, dapat segera didefinitifkan. Tentu hal ini dilakukan untuk mendukung kinerja Gubernur Jatim.

"Kami berharap bahwa dalam bulan Agustus ini semua OPD yang masih dijabat oleh Plt segera didefinitifkan. Biar kinerja gubernur terbantu oleh kepala-kepala dinas yang sudah definitif," pungkasnya . ( lrofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni