Komisi A Desak Gubernur Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Dinkes Jatim

Mediabidik.com - Di tengah pandemi Covid-19, jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, justru malah kosong. Ini setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan mutasi beberapa pejabat eselon II.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mendesak Gubernur Khofifah agar segera mengisi kekosongan jabatan kepala dinas Kesehatan tersebut. Sebab, dia menilai, di tengah pandemi Covid-19, pertanggungjawaban Dinkes Jatim menjadi momen yang paling dibutuhkan.

"Kami berharap gubernur segera mengisi pos Dinkes. Karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban Dinkes ini menjadi momentum yang sangat urgent sekali," kata Hadi di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/7/21).

Maka dari itu, dia berharap, rotasi dan mutasi jabatan di Pemprov Jatim selanjutnya dapat memprioritaskan Kepala Dinkes. Apalagi, di masa pandemi, posisi yang paling dibutuhkan saat ini adalah leader di sektor kesehatan.

"Jadi gubernur harus benar-benar memperhatikan. Karena pada posisi semacam ini dibutuhkan leader sebagai pengambil keputusan," tegasnya.

Apalagi, lanjut Mas Hadi sapaan akrab Hadi Dediansyah berpendapat, apabila Kepala Dinkes ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), tentunya pengambilan keputusannya juga masih diragukan.

"Karenanya kami berharap Gubernur segera mungkin mengisi dan melantik kepala Dinas Kesehatan Jatim ," jelasnya.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra ini menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait kekosongan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk pula membahas kekosongan Kepala Dinkes Jatim.

"Kami pagi tadi sempat berdiskusi memang sudah ada jawaban bahwa sebentar lagi akan mengisi 9 pos dinas yang masih kosong, termasuk Dinkes," ungkap dia.

Oleh sebab itu, legislator Partai Gerindra ini berharap, di bulan Agustus 2021 ini, semua jabatan OPD di Pemprov Jatim yang masih diemban Plt, dapat segera didefinitifkan. Tentu hal ini dilakukan untuk mendukung kinerja Gubernur Jatim.

"Kami berharap bahwa dalam bulan Agustus ini semua OPD yang masih dijabat oleh Plt segera didefinitifkan. Biar kinerja gubernur terbantu oleh kepala-kepala dinas yang sudah definitif," pungkasnya . ( lrofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog