Skip to main content

Meski Zona Orange, Agatha Minta Prokes Jangan Kendor


Mediabidik.com
- Kondisi beberapa daerah Kota/Kabupaten di Jatim termasuk Surabaya masuk ke zona oranye dari zona merah, diminta anggota DPRD Jatim Agatha Retnosari agar pemerintah dan masyarakat luas untuk tetap berhati-hati jika akan dilakukan pelonggaran mobilitas manusia. 

"Prinsipnya bagaimana secara bersama-sama kita bisa menjaga agar timbulan kasus baru tidak melonjak saat mobilitas pergerakan manusia diperlonggar," ujar Agatha disela melakukan edukasi, penyemprotan disinfektan dan pembagian masker, blusukan ke beberapa kampung yang ada di Kota Surabaya, bersama relawan inti Surabaya, Senin (23/08/21).

Menurut Agatha, hal ini menjadi penting agar ekonomi rakyat khususnya ekonomi rakyat kecil masih bisa terus bergerak. Sehingga prokes harus disiplin diterapkan oleh masyarakat. Pemakaian masker, cuci tangan atau handsanitizer juga jaga jarak. 

"Selama ini kasus bisa berhasil ditekan saat mobilitas manusia ditekan. Nah, sekarang harus naik kelas, bagaimana caranya mobilitas manusia diperlonggar pelan-pelan tapi timbulan kasus baru juga bisa ditekan?" Ungkapnya.

"Maka selain terus menggencarkan vaksinasi, harus dibarengi dengan penegakan disiplin MASKER DOUBLE dipakai dengan benar. Sambil memantau timbulan kasus baru. Semoga HERD imunity bisa segera dicapai. Dan kita bisa keluar dari krisis pendemi bersama," lanjutnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, ini juga meminta para pedagang yang ada juga harus sadar, jika mereka dipasar-pasar dan pusat keramain lainnya rawan menulari dan tertulari. Untuk itu prokes harus menjadi kebiasaaan yang harus di lakukan.

"Jika mereka tidak prokes, kuatir timbulan kasus akan naik lagi, otomatis pedagang juga yang susah, omset turun lagi karena ada pembatasan mobilitas manusia kembali. Karenanya Mari kita benahi di hulunya. Prokes, rajin pakai masker dengan benar dan disiplin, agar kita semua tetap bisa mengais rejeki bersama," pintanya.

Di sisi lain wanita yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini mengapresiasi pemerintah yang tanggap dan siap dengan Worst Scenario jika saat pemberhentian PPKM diambil dan mobilitas manusia dibuka ternyata timbulan kasus melonjak lagi. 

Seperti Pemkot dan pemkab yang sudah menambah RS Darurat bahkan ISOTER-ISOTER juga para pihak seperti SIER di Surabaya yang sudah siap dengan rumah oksigen nya. Ini bisa ditiru para pihak lain. 

"Meski kasus sudah melandai pemerintah tetap siaga dan waspada agar mampu menghadapi lonjakan kasus. Dan akan lebih baik jika lonjakan kasus bisa diantisipasi dengan perbanyak vaksin dan khususnya disiplin masker, terutama di semua ruang publik dan pusat keramaian masyarakat," jelasnya.

Dalam acara blusukan kekampung kampung Surabaya ini Agatha yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga melakukan dialog dengan para pedagang klontong, sayur mayur yang ada di perkampungan.

Bahkan anggota Komisi B DPRD Surabaya ini juga memborong ayam dan sayur mayur para pedagang, untuk dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. 

"Kasihan sudah menjelang siang, sayur mayurnya mulai layu. Hitung-hitung membantu melariskan dagangan mereka sekaligus bisa membantu kawan-kawan dan warga sekitar yang sekiranya membutuhkan asupan sehat." pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni