Skip to main content

Dimasa Pandemi, Golkar Ajak PDIP Cari Solusi Percepatan Pemulihan Ekonomi di Jatim


Mediabidik.com
- Dampak pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di Jawa Timur tak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah khususnya eksekutif. Karena itu DPD Partai Golkar Jawa Timur mengajak PDI Perjuangan sebagai sesama elemen partai politik untuk ikut mencarikan solusi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui proporsi kualitas belanja APBD Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sarmuji didampingi sekretaris DPD PG Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan jajaran pengurus DPD PG Jatim lainnya saat bersilaturrahim ke kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Jalan Kendangsari Surabaya, Jumat (27/8/2021).

"Masa pandemi ini kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Masyarakat sangat menantikan kontribusi nyata dari partai politik, karena itu Partai Golkar ingin mengajak PDIP Jatim untuk bagaimana bisa berkontribusi secara maksimal untuk Jatim," kata Sarmuji.

Menurut anggota DPR RI dari FPG, kesejahteraan masyarakat Jatim saat ini mengalami kemunduran, bahkan angka kemiskinan juga masih banyak baik jumlah maupun proporsi. Karena itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat lagi agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jatim bisa segera diatasi dengan baik. 

"Pembangunan Jatim ini bukan hanya bisa di drive eksekutif. Insya Allah kalau legislatif juga melakukan hal yang sama maka pembangunan Jatim akan bisa lebih baik lagi. Karena saya yakin tidak ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Apalagi kita juga punya kekuatan dan potensi untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat Jatim," tegas Sarmuji.

Ditambahkan Sarmuji, di Provinsi Jatim itu tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Karena itu semua fraksi yang ada di DPRD Jatim memiliki tanggungjawab yang sama untuk membuat Jatim menjadi lebih baik lagi dan semakin berprestasi. 

Diakhir sambutan, Sarmuji mengucapkan terima kasih karena kehadirannya disambut baik oleh DPD PDIP Jatim, sekaligus banyak mendapat pelajaran berharga untuk kebaikan Partai Golkar  Jatim kedepan. 

"Mudah-mudahan lain waktu, kami tunggu teman-teman PDI Perjuangan Jatim bekunjung ke kanto kami agar bisa kami jamu dengan cara yang sama," harap Sarmuji.

Sementara itu ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi mengaku senang karena sesama partai politik di Jatim bisa saling mengisi untuk politik kerakyatan. Mengingat, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan rakyat sehingga partai politik juga perlu mendorong adanya skala prioritas pembangunan di Jatim bisa mengatasi persoalan rakyat.

"Saya berterima kasih atas masukan dan saran dari Pak Sarmuji terkait bagaimana menempatkan bendera dan lambang partai yang baik dan enak dipandang," kata Kusnadi usai mengajak Sarmuji melihat ruang kerja dan keliling kantor DPD PDI Perjuangan Jatim.  

Ketua DPRD Jatim ini mengakui bahwa seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jatim memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana bisa mensejahterahkan masyarakat Jatim 

"Semoga komunikasi politik semua partai-partai politik di Jawa Timur bisa terus berjalan dengan baik sehingga kita bisa bersama-sama untuk bekerja mensejahterahkan masyarakat Jawa Timur menjadi lebih baik lagi," pungkas Kusnadi.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni